Angkutan Logistik Masih Didominasi Angkutan Darat, DPR: Telan Biaya Besar

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Palestina Syahrul Aidi Maazat
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Palestina Syahrul Aidi Maazat

Iklan

TEMPO.CO, JakartaAnggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazat, menyoroti keahlian Kementerian Perhubungan soal pergerakan peralatan di Indonesia tetap didominasi pikulan darat hingga 91 persen. "Semangat kita gimana menekan biaya logistik nan cukup tinggi," ujar Syahrul di Senayan, Rabu, 5 Juni 2024.

Jika pemanfaatan pergerakan logistik di Indonesia tetap didominasi pikulan darat, menurut Syahrul, otomatis bakal menelan biaya logistik sangat besar. Berdasarkan catatan DPR, kegunaan kereta pikulan logistik di Indonesia baru berada di nomor 0,7 persen. Sementara kereta pikulan peralatan di Amerika sebesar 28 persen, di Eropa 18 persen. "Artinya kita belum memaksimalkan kegunaan kereta api sebagai pikulan untuk memurahkan biaya logistik," ujar dia.

Dalam kesempatan nan sama, Syahrul juga berharap keahlian pengoperasian pikulan kereta api kudu ditingkatkan. "Share pikulan peralatan menjadi 11-13 persen pada 2030 sesuai sasaran rencana hidup perkeretaapian nasional," ucap dia.

Selain itu menurutnya, kereta api juga kudu memperbaiki tata kelola pengoperasian dan perawatannya. Agar kecelakaan seperti nan dialami Argo Semeru rute Surabaya Gubeng-Gambir pada Oktober tahun lalu, tak terjadi lagi.

Iklan

Dalam kasus seperti itu, Syahrul mengatakan semestinya ada lembaga independen nan bekerja melakukan pemeliharaan prasarana perkeretaapian agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara pelayanan transportasi kereta dengan pemeliharaan prasarana perkeretaapian.

IHSAN RELIUBUN




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Taruna STIP Tewas di Tangan Senior, Kata DPR kepada Menhub: Kami Tekankan Peristiwa Itu nan Terakhir

1 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus
Taruna STIP Tewas di Tangan Senior, Kata DPR kepada Menhub: Kami Tekankan Peristiwa Itu nan Terakhir

Kementerian Perhubungan kudu memperbaiki standar operasional prosedur di STIP Marunda.


Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Dewas KPK Seperti Macan Ompong

3 jam lalu

Ketua Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean berbareng dua personil majelis Harjono (kanan) dan Syamsuddin Haris (kiri), menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik tanpa dihadiri terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Dewas KPK menunda pembacaan putusan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada kasus penyalahgunaan kewenangan berupa intervensi dalam mutasi ASN Kementerian Pertanian lantaran berasas putusan sela dari PTUN Jakarta meminta Dewas KPK untuk menunda pemeriksaan etik Nurul Ghufron dan menunggu hasil putusan di PTUN berkekuatan tetap dan mengikat. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Dewas KPK Seperti Macan Ompong

Dewas KPK dibentuk agar dapat melakukan tugas supervisi nan tidak melangkah di KPK, tapi tidak hingga sekarang tidak berjalan.


Cegah Kecelakaan, PT KAI Tutup 19 Perlintasan Kereta Liar di Jawa Barat

4 jam lalu

Kereta api melintas di perlintasan kereta api di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 13 Juli 2023. Pengendara sepeda motor seringkali melanggar patokan dengan menerobos pintu perlintasan nan sudah tertutup saat kereta api bakal lewat. TEMPO/Prima Mulia
Cegah Kecelakaan, PT KAI Tutup 19 Perlintasan Kereta Liar di Jawa Barat

PT KAI menyatakan sebelum melakukan penutupan perlintasan kereta liar dilakukan sosialisasi terlebih dulu kepada penduduk sekitar.


DPR: Tata Kelola Perawatan Prasarana Kereta Api Terindikasi Sangat Buruk

5 jam lalu

Petugas berupaya mengevakuasi KA Argo Semeru nan mengalami kecelakaan di area Kalimenur, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo, D.I Yogyakarta, Rabu, 18 Oktober 2023. Seluruh rangkaian KA ialah KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya dengan KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng-Gambir nan mengalami kecelakaan pada Selasa (17/10) telah sukses dievakuasi. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
DPR: Tata Kelola Perawatan Prasarana Kereta Api Terindikasi Sangat Buruk

Seharusnya ada lembaga independen nan bekerja untuk melakukan pemeliharaan prasarana kereta api.


DPR Minta Kemenhub Sanksi Bus Pariwisata Tak Penuhi Syarat Administrasi Layak Jalan

7 jam lalu

Bus nan ditumpangi SMP di Cirebon terbakar dan dipadamkan petugas saat parkir di area Senopati Kota Yogyakarta, Selasa (28/5). Dok. Istimewa
DPR Minta Kemenhub Sanksi Bus Pariwisata Tak Penuhi Syarat Administrasi Layak Jalan

Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR RI menyoroti Kementerian Perhubungan tentang akomodasi keamanan dan keselamatan transportasi. Terutama soal temuan kementerian nan dipimpin Budi Karya Sumadi, itu bahwa tetap banyak bus pariwisata tak memenuhi syarat manajemen kepantasan jalan.


Ahmad Sahroni Minta Jangan Salahkan NasDem soal Kasus SYL: Saya Luruskan, Partai Tidak Ikut Terlibat

7 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan interogator untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran duit sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengenai pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang kedudukan dalam pengadaan peralatan dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Ahmad Sahroni Minta Jangan Salahkan NasDem soal Kasus SYL: Saya Luruskan, Partai Tidak Ikut Terlibat

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, meminta untuk tidak menyalahkan partainya mengenai kasus gratifikasi nan menjerat SYL.


Rieke Diah Minta Pemerintah Batalkan Kebijakan Pemotongan Gaji untuk Tapera

11 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Rabu 6 Juni 2012. TEMPO/Subekti.
Rieke Diah Minta Pemerintah Batalkan Kebijakan Pemotongan Gaji untuk Tapera

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan pemotongan penghasilan untuk Tapera.


Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Ini Respons DPR dan Politikus Soal Kelanjutan IKN Nusantara

12 jam lalu

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Wikipedia/Antarafoto
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Ini Respons DPR dan Politikus Soal Kelanjutan IKN Nusantara

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya. Kondisi ini ditanggapi pihak dari DPR dan politikus tentang kelanjutan IKN ke depannya.


DPR Pastikan Pembahasan RUU TNI dan Polri Berlanjut, RUU MK Tunggu Masukan Masyarakat

14 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan ke-V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.  Tempo/Eka Yudha Saputra
DPR Pastikan Pembahasan RUU TNI dan Polri Berlanjut, RUU MK Tunggu Masukan Masyarakat

Sufmi Dasco Ahmad menilai kewenangan abdi negara negara justru dibatasi dalam RUU TNI dan RUU Polri.


Soal Kepala Otorita IKN nan Baru, Ini Harapan DPR

17 jam lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Soal Kepala Otorita IKN nan Baru, Ini Harapan DPR

Puan Maharani mengatakan pemerintah kudu bisa menjelaskan kenapa ketua dan wakil ketua Otorita IKN mundur.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis