Angkutan Logistik Masih Didominasi Angkutan Darat, DPR: Telan Biaya Besar
Rabu, 5 Juni 2024 22:28 WIB
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Palestina Syahrul Aidi Maazat
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazat, menyoroti keahlian Kementerian Perhubungan soal pergerakan peralatan di Indonesia tetap didominasi pikulan darat hingga 91 persen. "Semangat kita gimana menekan biaya logistik nan cukup tinggi," ujar Syahrul di Senayan, Rabu, 5 Juni 2024.
Jika pemanfaatan pergerakan logistik di Indonesia tetap didominasi pikulan darat, menurut Syahrul, otomatis bakal menelan biaya logistik sangat besar. Berdasarkan catatan DPR, kegunaan kereta pikulan logistik di Indonesia baru berada di nomor 0,7 persen. Sementara kereta pikulan peralatan di Amerika sebesar 28 persen, di Eropa 18 persen. "Artinya kita belum memaksimalkan kegunaan kereta api sebagai pikulan untuk memurahkan biaya logistik," ujar dia.
Dalam kesempatan nan sama, Syahrul juga berharap keahlian pengoperasian pikulan kereta api kudu ditingkatkan. "Share pikulan peralatan menjadi 11-13 persen pada 2030 sesuai sasaran rencana hidup perkeretaapian nasional," ucap dia.
Selain itu menurutnya, kereta api juga kudu memperbaiki tata kelola pengoperasian dan perawatannya. Agar kecelakaan seperti nan dialami Argo Semeru rute Surabaya Gubeng-Gambir pada Oktober tahun lalu, tak terjadi lagi.
Iklan
Dalam kasus seperti itu, Syahrul mengatakan semestinya ada lembaga independen nan bekerja melakukan pemeliharaan prasarana perkeretaapian agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara pelayanan transportasi kereta dengan pemeliharaan prasarana perkeretaapian.
IHSAN RELIUBUN
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Taruna STIP Tewas di Tangan Senior, Kata DPR kepada Menhub: Kami Tekankan Peristiwa Itu nan Terakhir
1 jam lalu
Taruna STIP Tewas di Tangan Senior, Kata DPR kepada Menhub: Kami Tekankan Peristiwa Itu nan Terakhir
Kementerian Perhubungan kudu memperbaiki standar operasional prosedur di STIP Marunda.
Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Dewas KPK Seperti Macan Ompong
3 jam lalu
Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Dewas KPK Seperti Macan Ompong
Dewas KPK dibentuk agar dapat melakukan tugas supervisi nan tidak melangkah di KPK, tapi tidak hingga sekarang tidak berjalan.
Cegah Kecelakaan, PT KAI Tutup 19 Perlintasan Kereta Liar di Jawa Barat
4 jam lalu
Cegah Kecelakaan, PT KAI Tutup 19 Perlintasan Kereta Liar di Jawa Barat
PT KAI menyatakan sebelum melakukan penutupan perlintasan kereta liar dilakukan sosialisasi terlebih dulu kepada penduduk sekitar.
DPR: Tata Kelola Perawatan Prasarana Kereta Api Terindikasi Sangat Buruk
5 jam lalu
DPR: Tata Kelola Perawatan Prasarana Kereta Api Terindikasi Sangat Buruk
Seharusnya ada lembaga independen nan bekerja untuk melakukan pemeliharaan prasarana kereta api.
DPR Minta Kemenhub Sanksi Bus Pariwisata Tak Penuhi Syarat Administrasi Layak Jalan
7 jam lalu
DPR Minta Kemenhub Sanksi Bus Pariwisata Tak Penuhi Syarat Administrasi Layak Jalan
Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR RI menyoroti Kementerian Perhubungan tentang akomodasi keamanan dan keselamatan transportasi. Terutama soal temuan kementerian nan dipimpin Budi Karya Sumadi, itu bahwa tetap banyak bus pariwisata tak memenuhi syarat manajemen kepantasan jalan.
Ahmad Sahroni Minta Jangan Salahkan NasDem soal Kasus SYL: Saya Luruskan, Partai Tidak Ikut Terlibat
7 jam lalu
Ahmad Sahroni Minta Jangan Salahkan NasDem soal Kasus SYL: Saya Luruskan, Partai Tidak Ikut Terlibat
Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, meminta untuk tidak menyalahkan partainya mengenai kasus gratifikasi nan menjerat SYL.
Rieke Diah Minta Pemerintah Batalkan Kebijakan Pemotongan Gaji untuk Tapera
11 jam lalu
Rieke Diah Minta Pemerintah Batalkan Kebijakan Pemotongan Gaji untuk Tapera
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan pemotongan penghasilan untuk Tapera.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Ini Respons DPR dan Politikus Soal Kelanjutan IKN Nusantara
12 jam lalu
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Ini Respons DPR dan Politikus Soal Kelanjutan IKN Nusantara
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya. Kondisi ini ditanggapi pihak dari DPR dan politikus tentang kelanjutan IKN ke depannya.
DPR Pastikan Pembahasan RUU TNI dan Polri Berlanjut, RUU MK Tunggu Masukan Masyarakat
14 jam lalu
DPR Pastikan Pembahasan RUU TNI dan Polri Berlanjut, RUU MK Tunggu Masukan Masyarakat
Sufmi Dasco Ahmad menilai kewenangan abdi negara negara justru dibatasi dalam RUU TNI dan RUU Polri.
Soal Kepala Otorita IKN nan Baru, Ini Harapan DPR
17 jam lalu
Soal Kepala Otorita IKN nan Baru, Ini Harapan DPR
Puan Maharani mengatakan pemerintah kudu bisa menjelaskan kenapa ketua dan wakil ketua Otorita IKN mundur.