Anies Bicara Soal Keindonesiaan-Keagamaan Bersama PDIP

Jakarta, CNN Indonesia --

Anies Baswedan menilai keindonesian hingga keagamaan kudu melangkah seiring demi menciptakan suasana kondusif dan tenteram di DKI Jakarta.

Hal itu dia sampaikan usai berjumpa jejeran DPD PDIP Jakarta, Sabtu (24/8) siang ini. Anies mengatakan pendapat tersebut pun menjadi pembahasan dirinya berbareng PDIP.

"Kami juga berbincang tentang gimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu kita melangkah seiring dan membikin suasana di Jakarta aman, teduh, damai," tutur Anies.

Pada kesempatan sama, dia turut mengapresiasi konsistensi PDIP dalam mengawal kerakyatan dan konstitusi. Terlebih, kata Anies, kehidupan kebangsaan saat ini tengah dihadapkan dengan ujian.

"Dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa nan konsisten dan saya mau menyampaikan apresiasi kepada PDIP nan konsisten di dalam mengawal konstitusi kita," kata Anies.

Menurut Anies, konsistensi ini adalah sesuatu nan kudu dihormati dan dihargai. Pasalnya, kata dia, penjaga konstitusi adalah penjaga negara.

Lebih lanjut, Anies tak menampik pertemuan dengan jejeran DPP PDIP Jakarta siang ini adalah untuk membahas pilkada. Namun, belum ada keputusan resmi apakah PDIP bakal mengusung dirinya di Pilkada Jakarta 2024 alias tidak.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada keputusan nan dibuat. Oleh lantaran itu, Anies tetap menunggu keputusan dari partai banteng.

"Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Habis itu kita tentukan langkah ke depannya seperti apa," kata Anies.

Nama Anies belakangan ini santer dikabarkan bakal maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun, belum ada satupun partai politik nan resmi bakal mengusungnya sampai saat ini.

Sementara itu, PDIP menjadi satu-satunya partai politik pemilik bangku di parlemen DPRD DKI Jakarta nan belum mengumumkan kandidat nan bakal diusungnya.

PDIP memenuhi syarat untuk mengusung sendiri kandidatnya di Pilkada DKI Jakarta jika merujuk hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan baru-baru ini diputuskan. MK memperbolehkan partai politik nan mempunyai minimal perolehan bunyi 7,5 persen untuk mengusung kandidatnya di Pilgub DKI Jakarta.

(mrh/sfr)

[Gambas:Video CNN]