Anomali PDIP, Menang Pemilu Tapi Citra Positif Paling Rendah

Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tiga kali berturut-turut jadi partai pemenang pemilu pada 2014, 2019, dan 2024. Pada Pemilu 2024, PDIP sukses meraih 25,3 juta bunyi alias 16,72 persen dari bunyi sah nasional.

Partai ketua Megawati Soekarnoputri itu apalagi mengalahkan Gerindra, nan ketua umumnya, Prabowo Subianto, terpilih jadi presiden.

Namun, raihan itu berbanding terbalik dengan gambaran positif PDIP di mata publik. Menurut survei Litbang Kompas nan dirilis Kamis (30/1), PDIP menjadi partai politik dengan gambaran positif paling rendah.

PDIP mencatat gambaran positif hanya 56,3 persen dengan tingkat kepuasan publik sebesar 53,1 persen. Sebaliknya, partai dengan gambaran positif paling tinggi di mata publik diduduki Partai Gerindra dengan 88,3 persen dan tingkat kepuasan publik 83 persen.

Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai ada anomali pada PDIP. Menurut dia, salah satu alasannya lantaran PDIP sampai saat ini belum tampak punya sikap nan tegas terhadap pemerintahan Prabowo.

"Walaupun tidak di seberang-seberang banget ya. Jadi ya anomali sih akhirnya," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/1).

Agung menganggap ada dua aspek kecenderungan gambaran PDIP menurun di mata publik. Pertama, PDIP mempunyai 'wajah ganda' lantaran tak punya posisi jelas di pemerintahan saat ini.

"Wajah dobel PDIP akhirnya historis gitu, ataupun bingung dengan posisi PDIP dalam konteks hari ini. Ya, apakah dia di seberang kekuasaan alias di dalam gitu, lantaran tidak pasti, tidak jelas arahnya mau ke mana," ucap dia.

Agung beranggapan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka banyak mengeluarkan kebijakan populis, seperti makan bergizi cuma-cuma (MBG) hingga janji meningkatkan penghasilan guru. PDIP tampak belum satu bunyi menanggapi kebijakan-kebijakan itu.

Ia juga mencontohkan juga rencana kenaikan PPN jadi 12 persen. PDIP ikut mengkritik rencana itu meskipun ikut terlibat dalam pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Karena itu, Agung berambisi PDIP berbenah untuk menentukan sikap politiknya di Kongres PDIP nan rencananya digelar pada April 2025. Ia beranggapan keputusan sikap politik PDIP pada pemerintahan Prabowo dapat membikin publik lebih jelas dalam menilai.

"Jadi saya kira ke depan ya kelak jika memang kongres, ada kepengurusan nan definitif, bisa ditegaskan posisi PDIP seperti apa. Karena dalam politik kadang enggak bisa hitam dan putih kan," kata dia.

Faktor kedua, lanjut Agung, adalah gambaran PDIP tergerus lantaran kasus norma nan menimpa sejumlah kader dan menjadi perhatian publik belakangan ini.

Beberapa kader nan terjerat dugaan korupsi ialah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku nan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kader PDIP lainnya juga sempat diperiksa KPK, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Yasonna Laoly.

Sementara itu, PDIP terus-terusan bersikap melindungi atas persoalan ini. Ia menganggap PDIP sudah sepatutnya melangkah maju dan tak perlu berkepanjangan menghadapi kasus norma para kadernya.

"Jadi di depan panggung bakal mendukung penegakan hukum. Tapi di belakang panggung itu malah melawan ya. Jadi itu sedikit banyak memberikan pengaruh ya. Jadi terhadap gambaran dan persepsi terhadap PDIP gitu," kata Agung.

Efek Jokowi?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan gambaran positif PDIP nan rendah merupakan buntut bentrok nan berkepanjangan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.

Pada Desember 2024, PDIP mengumumkan Jokowi dan family sudah bukan lagi bagian dari PDIP. PDIP berdasar Jokowi dan family tak mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Terkait dengan temuan Kompas, besar kemungkinan itu dipengaruhi oleh pemberitaan bentrok PDIP dan Jokowi," kata Dedi.

Dedi menuturkan persepsi gambaran dari sebuah partai hanya berdurasi pendek saat opini berkembang.

Bahkan, dia menganggap kasus korupsi nan menimpa kader partai seringkali tidak berakibat pada gambaran negatif partai tersebut. Menurutnya, perihal ini dibuktikan dengan kemenangan PDIP di Pemilu 2024 meskipun banyak kadernya nan terjerat kasus korupsi.

"Begitu halnya Golkar, apalagi NasDem, sehingga gambaran positif dan negatif parpol seringkali tidak linear dengan kerja politik," kata dia.

Dedi mengatakan sudah sepatutnya PDIP berbenah dengan memperbaiki keahlian dan reputasi kader mereka di parlemen. Dengan demikian, partai terus mendapatkan reputasi baik di mata publik.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli telah menegaskan bahwa hasil survei Litbang Kompas merupakan masukan bagi partai.

Menurut dia, hasil survei bukan untuk diperdebatkan. Namun, PDIP kata dia bakal selalu bekerja untuk masyarakat.

Guntur pun menilai hasil survei Litbang Kompas juga belum tentu benar. Sebab, dalam Survei Indikator, PDIP tetap menduduki posisi kedua.

"Jadi prinsipnya bagi kami, dapat pujian tidak melayang, dapat celaan tidak tumbang," kata Guntur saat dihubungi.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]