Apa Alasan Pemerintah Bakal Membatasi BBM Bersubsidi?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengungkapkan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi masih dalam proses sosialisasi. “Saya kira kita tetap dalam proses sosialisasi kita bakal memandang di lapangan seperti apa,” kata Jokowi pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Jokowi juga menyebut sampai sekarang pemerintah tetap belum mengadakan rapat dan membikin keputusan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, pemerintah tetap bakal melakukan pembatasan tersebut lantaran beberapa argumen mendasar.

Jokowi mengatakan ada dua argumen utama pemerintah bakal membatasi BBM bersubsidi. "Yang pertama ini berangkaian kelak ini utamanya di Jakarta dengan polusi, nan kedua kita juga mau agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk nan 2025,” ujarnya. 

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru bakal dilaksanakan usai penetapan peraturan menteri (Permen). “Karena begitu aturannya ke luar, permen-nya ke luar,” ujar Bahlil, pada 27 Agustus 2024. 

Bahlil membenarkan, kemungkinan penyelenggaraan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bakal terlaksana pada 1 Oktober 2024. Saat ini, pemerintah tetap membahas waktu nan tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Nantinya, peraturan mengenai pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Permen ESDM, bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM nan sedang proses revisi.

Awalnya, pembatasan BBM bersubsidi bakal diterapkan pada 17 Agustus 2024, tetapi diundur. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, berambisi patokan baru mengenai BBM bersubsidi rampung pada 1 September 2024.

ANTARA | TIM TEMPO

Pilihan Editor:  Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, YLKI Minta Transparansi Pemerintah