Tanggapan Basuki Hadimuljono soal Rencana Pembentukan Kemenko Infrastruktur hingga Pemisahan Kementerian PUPR di Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. Menurut Basuki, perubahan struktur kementerian mestinya tidak menjadi persoalan.

“Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki Hadimuljono ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Namun, dia mengatakan semakin banyak jumlah kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran nan diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga lebih banyak. nan tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki Hadimuljono.

Dengan adanya Kemenko Bidang Infrastruktur, Basuki Hadimuljono juga berambisi persoalan nan belum terselesaikan di pemerintahan Presiden Jokowi bisa dituntaskan. Salah satunya, mengenai dengan kebijakan larangan truk over dimension over loading alias truk ODOL.

Menurut Basuki Hadimuljono, kebijakan larangan tersebut bisa dieksekusi Menko Bidang Infrastruktur. “Karena beliau bakal mengkoordinasi semua, (menteri) Perindustrian, Perdagangam, Perhubungan,” ujar Basuki Hadimuljono ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024. “Mudah-mudahan."

Ihwal rencana perubahan struktur kementerian, Basuki Hadimuljono juga pernah berkomentar tentang rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan. Menurut Basuki, rencana tersebut merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo mempunyai program pembangunan 3 juta rumah gratis.

Iklan

“Ini menjadi konsentrasi (kerjanya)” kata Basuki Hadimuljono ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Adapun sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian nan menangani perumahan dan kementerian nan menangani pembangunan prasarana disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen kakanya dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim Djojohadikusumo juga menyatakan sudah ditunjuk menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hasim Djojohadikusumo berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta kediaman setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah bakal dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan bakal dipercayakan kepada upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Tujuannya, kata dia, mendorong pengembangan UMKM di wilayah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini