Apa Mungkin Muktamar Tandingan Bisa Dongkel Cak Imin di PKB?

Jakarta, CNN Indonesia --

Perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berlanjut, apalagi semakin terbuka dan meruncing. Baru-baru ini, mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy berbareng rekan-rekannya melempar wacana bakal membikin muktamar tandingan di Jakarta.

Muktamar itu untuk melawan hasil Muktamar ke-6 PKB nan digelar di Bali pada akhir Agustus lalu. Dalam muktamar itu, PKB kembali menetapkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum.

Lukman Edy sempat mengatakan penyelenggaraan muktamar tandingan itu kudu mendapat restu PBNU terlebih dahulu. Menurut rencana, muktamar tandingan digelar pada 2-3 September 2024.

Merespons perihal tersebut, Garda Bangsa selaku organisasi sayap partai PKB melayangkan ultimatum dengan tidak segan-segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan andaikan tetap dilaksanakan.

"Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berasas hukum, tidak mempunyai dasar konstitusi nan jelas," ujar Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan dalam bertemu pers di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8).

Sikap Garda Bangsa tersebut langsung direspons oleh Organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) nan menyatakan siap menghadapi seruan perang.

Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen mengatakan organisasinya siap menerima tantangan jika dalam proses tabayun Garda Bangsa membujuk perang organisasi Banom NU.

"Kita lihat saat tabayun, jika betul ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi bentuk Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja, kita borong. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana," kata Nabil dalam keterangannya dikutip Selasa (3/9).

Sampai saat ini, belum ada lagi berita soal penyelenggaraan muktamar tandingan itu.

Analis politik Agung Baskoro memandang muara dari kekisruhan nan terjadi berangkaian dengan kepemimpinan Cak Imin di PKB nan dianggap sudah terlalu lama, ialah sejak 2005. Menurut Agung, ada kemauan untuk mendongkel Cak Imin dari bangku Ketua Umum PKB.

Ia menduga kuat istana dalam perihal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kepentingan besar.

"Muaranya saya lihat lebih ke suksesi Cak Imin sebagai ketua umum ya, nan dianggap oleh rezim sudah terlalu lama berkuasa, butuh penyegaran lantaran ada beberapa masukan dari PBNU soal kepemimpinan Cak Imin ini, kurang demokratis, dalam tanda petik pereduksian alias pengurangan fungsi-fungsi Dewan Syuro sehingga membikin lebih sifatnya searah, top down," ujar Agung saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (4/9).

"Yang menarik saya lihat pengarahan untuk suksesi Cak Imin ini banyak di-endorse oleh pihak eksternal dalam perihal ini istana," sambungnya.

Agung turut menyoroti ketidakhadiran Jokowi dalam Muktamar ke-6 PKB di Bali pada 24-25 Agustus lalu. Ia membandingkan dengan kesediaan Jokowi menghadiri rencana besar partai politik lain seperti Gerindra, Golkar dan PAN.

"Jadi, saya memandang dari istana nan kurang nyaman dengan kepemimpinan Cak Imin," imbuhnya.

Agung menambahkan ada perbedaan kepentingan antara PBNU dan istana dengan Cak Imin. Soal PBNU, pada 2021 lalu, Cak Imin mendukung Said Aqil dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Namun, akhirnya terpilih Yahya Cholil Staquf namalain Gus Yahya.

Ketegangan pecah saat Cak Imin menjadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR. Pansus tersebut menyasar Menteri Agama nan merupakan adik dari Gus Yahya ialah Yaqut Cholil Qoumas.

Kemudian dengan istana, perbedaan sikap oleh Cak Imin terlihat jelas saat nan berkepentingan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan.

"Dia [Cak Imin] punya mesin empat periode sebagai ketum. Jadi, enggak mudah mendongkel Cak Imin. Kalah pak Jokowi, dia hanya dua periode," kata Agung.

"Saya lihat sih nan problematik Pak Jokowinya, PBNU dan juga internal PKB nan disingkirkan," sambungnya.

Pengaruh Ma'ruf Amin

Agung Baskoro selaku Direktur Trias Politika Strategis ini menilai strategi Cak Imin menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB dalam Muktamar di Bali sebagai strategi jitu. Menurut dia, Ma'ruf merupakan tokoh nan disegani, tidak hanya di PKB saja tapi juga di PBNU.

"Otomatis (berpengaruh) lantaran ustad Ma'ruf tokoh senior tidak hanya di PBNU tapi juga di PKB, lampau di eksternal juga menjadi orang nan dihormati di kalangan umat islam lantaran pernah menjadi ketua MUI. Saya lihat manuver Cak Imin mengangkat ustad Ma'ruf ini sebagai sebuah manuver jitu," kata dia.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menganggap Cak Imin pandai dengan menunjuk Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro. Kehadiran Ma'ruf, menurut dia, memberikan agunan keamanan posisi Cak Imin di PKB.

"Kalau saya memandang kepintaran Cak Imin untuk merangkul ustad Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro. Di situlah sebenarnya letak bahwa PKB Cak Imin nan dianggap bakal dikudeta oleh PBNU dan pak Jokowi tidak bakal sukses lantaran Ketua Dewan Syuronya ustad Ma'ruf Amin, wapres loh, plus berkepentingan untuk menjaga satu sama lain antara Cak Imin dengan pak Prabowo di kepemimpinan ke depan," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/9).

Ujang mengaku mendengar jika Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai kepengurusan PKB pascamuktamar di Bali beberapa waktu lalu. Informasi nan sama juga disampaikan oleh Agung Baskoro.

Atas dasar itu, Ujang menyatakan upaya-upaya untuk mengkudeta Cak Imin dipastikan tidak bakal berhasil.

"Sebenarnya permainan sudah selesai bahwa PKB nan sah adalah PKB-nya Cak Imin lantaran saya dengar-dengar SK Kemenkumhamnya sudah turun kepengurusan (baru) itu," kata Ujang.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk mengonfirmasi perihal ini, tapi belum diperoleh jawaban.

Hubungan dengan Prabowo

Agung Baskoro memandang ada perbedaan kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo berangkaian Cak Imin. Kata dia, Prabowo menerima baik Cak Imin meskipun pada Pilpres sebelumnya berada di pihak lawan.

"Saya kira jika pak Prabowo fine-fine saja lantaran memang kepentingan dan kebutuhannya ya, beliau kudu merangkul banyak partai, kepentingan, di masa-masa awal kepemimpinan dia. Sementara bagi Pak Jokowi ini berbeda lantaran Cak Imin sudah offside dengan pilpres kemarin," kata dia.

Agung menambahkan Prabowo pasti memahami posisi krusial PKB dalam perpolitikan di Indonesia. Itu sebabnya Prabowo kembali membuka pintu bagi PKB di bawah nakhoda Cak Imin untuk masuk ke dalam koalisi.

"Cukup strategis lantaran dia mewakili bunyi Nahdliyin, bunyi umat Islam pedesaan, sebagai organisasi terbesar, lantaran PBNU kanalisasi bunyi politiknya orang bakal mengasumsikan PKB," tutur Agung.

"Bagi Pak Prabowo ini krusial lantaran dia sudah merangkul PAN nan mewakili islam perkotaan, Muhammadiyah gitu. Jadi, nilai strategis PKB di sana. Tren bunyi dia kan naik di pemilu kemarin. Jadi, itu krusial buat Prabowo agar di masa-masa awal pemerintahan tidak ada resistensi dari mana pun," tandasnya.

(ryn/tsa)

[Gambas:Video CNN]