APBN Terus Minus, Akademikus Unpad Sebut Defisit Diperbolehkan untuk Negara Berkembang

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pada akhir 2024, kas negara bakal mengalami minus Rp 609,7 triliun.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, Mei Susanto, mengatakan selisih kekurangan dalam anggaran memang diatur dalam regulasi. "Jadi politik norma kita memang membolehkan defisit," ujarnya dalam obrolan publik RUU APBN 2025 di kanal Youtube Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia mengatakan defisit dibolehkan lantaran Indonesia negara berkembang, banyak pembangunan nan tetap kudu dikejar. Sehingga sangat mungkin finansial negara tetap kurang dalam konteks pendapatannya.

Utang, dia melanjutkan, menjadi salah satu perihal logis dan pilihan nan bisa dijalankan. "Hampir tidak ada negara nan tidak berutang, negara maju sekalipun, sehingga dalam kacamata nan lumrah, ini sangat dimungkinkan," kata dia.

Mei mengatakan APBN mungkin saja berimbang alias apalagi surplus. Namun dia meyakini perihal itu bisa diraih jika Indonesia telah menjadi negara maju.

Defisit merupakan selisih anggaran nan terjadi lantaran shopping lebih tinggi dibanding pemasukan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 defisit dibatasi maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto alias PDB. Sementara utang dibatasi 60 persen terhadap PDB.

Iklan

Sebagai gambaran, pada 2019 anggaran mengalami kekurangan Rp 348,6 triliun. Pada 2020, menghadapi Covid-19, muncul peraturan perundang-undangan baru sebagai respons pandemi, sehingga defisit diperlebar dengan realisasi Rp 947,6 triliun. Pada 2021 minus APBN sebesar Rp 775 triliun; 2022 Rp 335,8 triliun; 2023 Rp 347,6 triliun; dan 2024 diperkirakan defisit Rp 609,7 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan dalam periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi, defisit APBN terjaga rendah. Pada periode 2015-2019 dia mencatat belanja-belanja prioritas untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan sumber daya manusia meningkat signifikan. "Belanja nan lebih berbobot dan targeted ini tentunya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 28 Juli 2024.

Ia mengakui pemerintah melakukan utang untuk membiayai defisit APBN. Tapi itu dalam rangka pemenuhan belanja-belanja prioritas untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nan kuat dan seimbang.

Pilihan editor: Soal PHK Massal di Industri Tekstil, Bahlil: Tak Usah Sedih, Ada nan Pergi Ada nan Datang