Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Apindo (Apindo) DKI Jakarta meminta pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ketua Umum DPP Apindo DKI Jakarta, Solihin, mengaku telah mengusulkan keberatan itu sejak 2016.

“Selama sosialisasi program Tapera sejak 2016, DPP Apindo DKI Jakarta sudah menyatakan keberatan,” ujar Solihin dalam konvensi pers di Kantor DPP Apindo DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2024.

Solihin bercerita, sebelum peraturan ini disahkan, sejumlah kementerian telah membujuk DPP Apindo DKI Jakarta untuk berdiskusi. Di sana, mereka diperlihatkan draft peraturan nan saat itu tetap belum diterbitkan. Solihin menyatakan menolak penerapan peraturan itu, terutama pasal nan mewajibkan perusahaan swasta ikut serta.

Waktu itu, Solihin berargumen, akomodasi pembangunan rumah nan ditawarkan oleh Tapera telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, ada akomodasi serupa melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT). "Program Tapera ini tumpang-tindih dengan program nan sudah ada,” kata dia.

Menurut Solihin, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akomodasi nan sudah ada belum dimanfaatkan secara optimal. Fasilitas itu di antaranya penyeriaan pinjaman untuk membangun rumah. Dia meyakini jika dioptimalkan, biaya itu cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

Selanjutnya: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus....

• 1
• 2
• Selanjutnya