TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berambisi ketua baru Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa memberi kepastian berupaya dan berinvestasi di ibu kota baru. Shinta merespons perubahan kepemimpinan di lembaga tersebut setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri.
"Siapapun pimpinannya, aspek pokok nan kami minta dapat diperhatikan secara unik adalah rumor status dan kewenangan milik alias kewenangan pengelolaan lahan di IKN dan sekitarnya," kata Shinta kepada Tempo, Selasa, 4 Juni 2024.
Selain itu, Shinta meminta kepastian kelangsungan proyek nan sudah melangkah pasca transisi pemerintahan dan kepastian relokasi maupun populasi di IKN. Menurutnya, ketiga perihal tersebut sangat krusial di mata pelaku upaya dan penanammodal untuk bisa memuttuskan penanaman modal di IKN.
"Kami berambisi di bawah ketua Pak Basuki dan Pak Raja Juli, kepastian berupaya dan berinvestasi bisa ditingkatkan secara signifikan," kata dia.
Sebelumnya, Istana mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe pada Senin, 3 Juni 2024. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan argumen mundur ketua Otorita IKN itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri nan disampaikan ke Presiden Jokowi. Namun teranyar, Presiden Jokowi hanya mengatakan pejabat Otorita IKN mundur lantaran mempunyai argumen pribadi.
Usai menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Dhony, Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Kepala negara juga mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dia bakal bekerja di Otorita IKN hingga Kepala Negara menujuk lagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN definitif sesuai dengan perundang-undangan. Adapun saat ini, Basuki menambahkan, konsentrasi utama nan bakal dia jalankan untuk pembangunan IKN adalahh mempercepat penyelesaian masalah lahan sekaligus investasi.
"Pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau (Raja Juli Antoni) dipilih sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN, lantaran ini menyangkut status tanah," ujar Basuki. "Kami berdua bakal segera memutuskan status tanah di IKN, apakah dijual, disewa, alias KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha).
Pilihan Editor: Pro-Kontra Sejumlah Pihak Soal Kebijakan Tapera, Apindo: Memberatkan Pekerja dan Pemberi Kerja