APJII Siap Bantu Pemerintah Blokir Situs Judi Online Pakai Metode Blackhole

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Dukungan tersebut diberikan dalam corak langkah-langkah teknis untuk memblokir situs gambling online dengan metode blackhole. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dengan koordinasi itu, dia berambisi pemblokiran situs gambling online bisa melangkah efektif.

Arif mengatakan pihaknya turut melibatkan personil Network Acces Point (NAP) nan berfaedah sebagai jasa pintu masuk untuk mengakses internet. "Kami telah mempersiapkan langkah-langkah teknis untuk mendukung upaya pemblokiran situs gambling online dengan metode blackhole yang berbeda dari sistem Trust Positif alias DNS Indonesia," kata Arif dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Juli 2024.

Arif menjelaskan perbedaan DNS dan blackhole terletak pada level pemblokiran nan dilakukan. Pada metode blackhole bakal beraksi pada level alamat protokol internet (IP address). Mekanisme penutupan jaringan dengan metode blachole merupakan tindakan melindungi nan diterapkan oleh penyedia jasa internet (ISP) alias pengurus jaringan untuk mencegah serangan penolakan jasa terdistribusi (DDoS).

“Untuk penerapannya, APJII bakal mempersiapkan route server nan terhubung ke seluruh NAP di Indonesia, nan berfaedah mengirimkan permintaan kepada router-router NAP untuk memblokir IP address server gambling online berasas database dari Kominfo," katanya.

Arif menyatakan prasarana nan dikelola APJII siap untuk mendukung upaya pemberantasan gambling online tanpa mengganggu jasa internet lainnya. “Kami mau memastikan bahwa langkah ini dilakukan dengan langkah nan paling efisien dan minim akibat negatif bagi pengguna internet nan sah,” ujarnya.

Iklan

Dia menilai untuk menangani aktivitas gambling online perlu pendekatan nan komprehensif dan melibatkan beragam pihak, termasuk pemerintah, internet service provider, NAP, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.

Menurut Arif, langkah-langkah taktis dan strategis dengan kerjasama dan teknologi canggih, dinilai bisa menutup situs dan aktivitas gambling online secara efektif. Kendati demikian, dia mengamini bahwa pemberantasan gambling online perlu keterlibatan antar pemerintah lantaran mencakup lintas negara. “Kami siap untuk terus mendukung setiap langkah nan diambil pemerintah dalam memerangi gambling online dan memastikan bahwa internet di Indonesia tetap menjadi ruang nan kondusif dan berfaedah bagi semua orang,” ujarnya.

Pilihan editor: Profil Budi Arie, nan di Tengah Kemelut Judi Online dan Peretasan PDNS Diminta Mundur