Appuri Minta Pemerintah Segera Legalkan Kratom agar Petani Tak Was-was

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Asosiasi Petani Purik Indonesia (Appuri) Ibraham meminta pemerintah segera melegalkan dan menetapkan kratom atau mitragyna speciosa sebagai tanaman obat agar masyarakat nan menanam pohon tersebut tak was-was.

Hal tersebut disampaikan Ibrahim setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat berbareng para menterinya untuk membahas legalisasi dan tata niaga kratom kemarin.

"Jika sudah ada keputusan dari pemerintah, para petani tidak mempunyai rasa waswas dalam menanam tanaman kratom," kata Ibrahim kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/6).

Ibrahim mengatakan kebijakan nan dibuat pemerintah mengenai tanaman kratom ini bakal sangat berakibat terhadap perekonomian masyarakat nan bertani kratom.

"Ada ratusan ribu masyarakat Kapuas Hulu berjuntai pada perdagangan kratom," ujarnya.

Ibrahim menyebut tanaman kratom juga berfaedah secara ekologis. Menurutnya, pohon-pohon kratom nan tumbuh di sepanjang bantaran Sungai Kapuas bisa menyerap karbon hingga mencegah erosi.

"Tanaman kratom ini adalah tanaman karbon. Karena itu, kratom juga berakibat pada ekologi. Saat ini terdapat 49 juta pohon kratom di Kapuas Hulu," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Mitragyna Nusantara (AMN), Ricky Firlantara mengatakan pihaknya mendorong pemerintah segera membikin tata niaga mengenai penjualan daun kratom. Menurutnya, patokan tersebut bakal melindungi para petani dan eksportir.

"Ini sangat positif lantaran bakal melindungi hak-hak petani kratom dan eksportir, nan selama ini mengikuti patokan dan menjaga nilai kratom tidak jatuh," katanya.

"Saya mewakili eksportir, nan tergabung dalam asosiasi mitragyna nusantara (AMN), bakal mengikuti patokan nan diterapkan oleh pemerintah, dan bakal bersinergi dengan pemerintah, demi tercapainya hak-hak petani kratom Indonesia," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menggelar rapat berbareng menteri dan kepala lembaga tentang legalisasi kratom di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat itu digelar di tengah kontroversi kratom sebagai obat alternatif.

Dalam rapat itu, sejumlah menteri memaparkan pandangan kelembagaan tentang kratom. Ada nan menyatakan kratom kondusif dikonsumsi, ada pula nan mewanti-wanti soal potensi akibat kecanduan.

Ada pula menteri nan menyoroti potensi ekonomi melalui ekspor kratom. Beberapa menteri juga membahas belasan ribu masyarakat Kalimantan Barat nan menggantungkan hidupnya ke budidaya kratom.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan kratom bukan narkotika. Dia merujuk pernyataan Kementerian Kesehatan dalam rapat tersebut.

"Dari Kemenkes bilang kratom tidak masuk kategori narkotika. Berikutnya untuk itu maka perlu diatur baik dan BRIN kita minta penelitian atas kratom ini," kata Moeldoko dalam bertemu pers setelah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).

(fra/fra)

[Gambas:Video CNN]