Proyeksi Pindah IKN Jadi Alasan Rumah Dinas DPR Diganti Jadi Tunjangan

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan pemberian tunjangan perumahan sebagai tukar akomodasi rumah kedudukan personil (RJA) DPR RI salah satunya lantaran argumen rencana pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurutnya, pemberian tunjangan perumahan tiap bulan lebih fleksibel.

"Saya kira salah satu pertimbangan memang ke depan lantaran kita juga punya proyeksi berangkaian juga dengan IKN," kata Indra dalam bertemu pers di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (4/10).

Selain itu, kata Indra, rumah kedudukan nan ada saat ini sudah usang. Karena itu, biaya pemeliharaan rumah semakin membengkak.

"Intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah," ucapnya.

Indra belum mau berbincang soal besaran tunjangan perumahan. Ia menjelaskan Sekretariat DPR tetap melakukan survei nilai sewa kediaman di sekitar Senayan hingga Kebayoran.

Selanjutnya, besaran tunjangan pengganti kediaman rumah dinas bakal dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan dalam rapat DPR.

"Kita mau nan paling realistis, rumah kediaman nan sangat layak dengan tiga bilik itu, itu rate-nya berapa? Nanti kami bekerja berbareng dengan apraisal, kami bakal lihat besaran ideal nan bakal diberikan kepada Dewan," kata Indra.

Indra pun mengaku belum bisa memastikan alih kegunaan rumah kedudukan personil DPR nan ada saat ini setelah kelak tak lagi digunakan. Menurut dia, perihal itu bakal dibicarakan antara Sekretariat Negara sebagai pemilik aset.

"Tapi sampai sekarang lantaran perangkat kelengkapan majelis belum terbentuk. tentu kelak Menteri Keuangan bakal mengkonsultasikan setelah ada Menteri Keuangan nan baru, dengan komisi mengenai nan kelak menjadi mitra dari Kementerian Keuangan," katanya.

Penghapusan RJA DPR tertuang lewat Surat Sekretariat Jenderal DPR dengan nomor B/733/RT.01/09/2024 tanggal 25 September 2024. Pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak personil DPR dilantik.

Selanjutnya, personil DPR periode sebelumnya nan tetap menempati rumah kedudukan diminta segera menyerahkan rumah tersebut.

(thr/tsa)

[Gambas:Video CNN]