Ayah-Anak Maju Pilkada 2024 dan Fenomena Politik Dinasti di Kepri

Jakarta, CNN Indonesia --

Pilkada serentak 2024 di Kepulauan Riau (Kepri) diikuti calon kepala wilayah nan tetap mempunyai hubungan kekerabatan dalam satu keluarga, seperti ayah dan anak.

Si ayah maju sebagai calon gubernur Kepri, sementara anaknya menjadi bakal calon bupati. Selain itu ada juga ayah dan anak nan sama-sama maju sebagai calon bupati di kabupaten nan berbeda.

Calon Bupati Bintan Roby Kurniawan contohnya. Roby maju bersama Deby Maryanti pada Pilkada Bintan. Pasangan ini merupakan calon tunggal dan bakal melawan kotak kosong.

Roby merupakan anak Ansar Ahmad nan kembali berkompetisi di Pilgub Kepri. Ansar berpasangan dengan Nyanyang Haris Pratamura melawan rivalnya Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq.

Sementara untuk ayah dan anak nan sama-sama maju sebagai cabup adalah Alias Wello dan Neko Wesha Pawelloy.

Alias Wello berpasangan dengan Muhammad Ishak maju di Pilkada Kabupaten Lingga. Sementara anaknya Neko Wesha menjadi cabup berpasangan dengan Taufik di Pilkada Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengamat politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Rahmayandi Mulda menilai kejadian family maju berbareng dalam Pilkada di Kepri sangat tidak bagus bagi masa depan demokrasi.

"Karena ini bakal dikuasai kelak oleh orang-orang tertentu alias dalam perihal ini raja-raja mini menjadi penguasa di daerah-daerah, khususnya di Kepri ini," kata Mulda kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/9).

Mulda mengatakan politik dinasti tidak hanya terjadi di Kepri, namun nyaris seluruh wilayah nan ada di Indonesia. Ia mendorong agar masyarakat mendapat pendidikan politik agar dinasti politik tak tumbuh subur.

"Masyarakatnya juga nan sebenarnya jadi objek persoalan perlu pendidikan politik dan edukasi diberikan ke masyarakat," ujarnya.

Mulda menjelaskan secara patokan memang tak dilarang satu family ikut dalam kontestasi pemilu, baik itu Pilpres, Pilkada dan Pileg selama nan berkepentingan memenuhi syarat.

"Makanya itu ya, perlu sebenarnya kita sorong ini gimana izin itu dimunculkan, sehingga ya untuk mengantisipasi semakin mengakarnya politik dinasti terutamanya untuk didaerah-daerah," katanya.

Lebih lanjut, Mulda mengatakan andaikan ada hubungan kekerabatan nan mendapatkan kekuasaan setelah berkompetisi di Pilkada bakal memunculkan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

"Ya, akibat arahnya ke situ nanti, bakal terjadi pola KKN ini dan itu ya bisa istilahnya dalam struktur lah, korupsi itu. Dampak-dampaknya ke depan, lantaran semuanya diatur oleh segelintir orang, ya oligarki, ya ujung-ujungnya oligarki," katanya.

Terpisah, Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Kepri Ferry Muliadi Manalu mengatakan saat ini sudah masuk tahapan tanggapan masyarakat terhadap 18 pasangan calon kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Masa tanggapan masyarakat itu diberikan selama empat hari mulai 14 hingga 18 September 2024.

"Kita umumkan ke Publik lewat media cetak, lewat media online dan website KPU. Minta tanggapan dari masyarakat, diberi waktu selama 4 hari mulai 14 - 18 September 2024," kata Ferry dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (16/9).

Ferry menyebut andaikan tidak ada tanggapan masyarakat maka bakal ditutup tanggal 18 September 2024. Selanjutnya bakal pasangan calon bakal ditetapkan pada 22 September 2024.

"Jadi jangan nanti, ketika sudah ditetapkan baru ada tanggapan, itu membikin Pemilu tidak kondusif, kan seperti itu. Paslon bakal ditetapkan tanggal 22 September 2024 sebagai paslon tetap," ujarnya.

"Selanjutnya, setelah ditetapkan sebagai paslon tetap, tanggal 23 September 2024, kita cabut nomor undi," katanya menambahkan.

(arp/fra)

[Gambas:Video CNN]