Babak Baru Seteru PKB-PBNU: Banser Siaga hingga Cak Imin Dilaporkan

Jakarta, CNN Indonesia --

Perseteruan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru. Kedua pihak mulai saling seret ke ranah hukum.

Perseteruan keduanya sebenarnya sudah lama terjadi sejak Yahya Cholil Staquf memenangi pemilihan ketua umum PBNU. Ormas Islam terbesar di Indonesia itu menegaskan bukan perangkat politik PKB.

Situasi panas terjadi beberapa bulan terakhir. Cekcok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin memimpin Tim Pengawasan Haji DPR.

Cak Imin mengkritik lenyap penyelenggaraan haji, mulai dari letak bermalam nan sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi. Dia membentuk Panitia Khusus Haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama.

Sementara itu, Kemenag dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut adalah eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

PBNU membalas dengan membentuk Pansus PKB. PBNU memanggil petinggi-petinggi PKB untuk memeriksa hubungan organisasi keduanya. Namun, pemanggilan itu justru membikin situasi makin memanas.

Banser siaga

Kantor PBNU di Jakarta digeruduk massa demonstrasi "Aliansi Santri Gus" pada Jumat (2/8). Demonstrasi itu menuntut Yahya dan kawan-kawan diganti.

Merespons tindakan itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin namalain Gus Addin meminta Barisan Ansor Serbaguna (Banser) siaga. Ia memerintahkan Banser menggebuk massa tindakan nan mendemo PBNU di massa mendatang.

"Kalau tetap terjadi tindakan lagi di depan instansi PBNU, Banser enggak usah takut-takut, saya perintahkan untuk usir dan gebuk saja jika tidak mau pergi," ucap Gus Addin melalui keterangan tertulis, Minggu (4/8).

Yahya mengerem manuver para kadernya itu. Dia melarang Banser bergerak sendirian sebelum ada petunjuk unik dari PBNU.

"Saya minta kepada sahabat-sahabat Banser Ansor seluruh Indonesia untuk bersabar, menahan diri, sampai ada perintah untuk bertindak. Sekali lagi, tetaplah dalam disiplin kader, tetaplah dalam disiplin pasukan, tetaplah dalam disiplin barisan," ucap Yahya.

Adu mulut tak terelakkan

Adu mulut petinggi PBNU dengan petinggi PKB terus menghiasi ruang publik. Yahya menyebut PKB sebagai mobil nan perlu ditarik dari peredaran.

Dia mengibaratkan PBNU sebagai pabrik mobil. Menurutnya, sah-sah saja jika PBNU me-recall mobil PKB.

"Ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. [Maka] ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," ungkap Gus Yahya, dikutip dari keterangan resmi PBNU pada Sabtu (3/8).

Pernyataan itu dibalas sindiran oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Dia menyebut Yahya lebih cocok disebut kepala pabrik sandal dibandingkan pabrik mobil.

"Itu kepala pabriknya nan bermasalah, bukan ahlinya dan perlu dibenahi. Kepala pabrik sandal kok ngurusi pabrik mobil, ya amburadul," sindir Jazilul.

PKB lapor polisi

PKB melaporkan mantan sekretaris jenderalnya, Lukman Edy. Mereka mempersoalkan pernyataan Lukman dalam pemeriksaan Pansus PKB nan digagas PBNU.

Lukman menyebut Cak Imin terlalu lama menjabat. Dia juga menyebut Cak Imin mengurangi peran ustadz di PKB dengan menghapus Dewan Syuro dari pengambilan keputusan PKB.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai Lukman mencemarkan nama baik. Lukman disebut membikin pernyataan nan menimbulkan spekulasi publik.

"Kami DPP PKB berbareng tim kuasa hukum, melaporkan Lukman Edy nan menyebarkan buletin nan dikonsumsi oleh publik, nan itu membahayakan sebagai ujaran kebencian alias pencemaran nama baik," ujarnya.

Laporan itu telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/262/VIII/2024/Bareskrim Polri pada Senin 5 Agustus 2024.

Cak Imin diseret ke MKD

PKB juga diseret ke jalur hukum. Padepokan Hukum Indonesia melaporkan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Mereka mempersoalkan keikutsertaan istri Cak Imin dalam rombongan tim pengawas haji. Organisasi itu menilai perihal itu bertentangan dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

"Ada indikasi penyalahgunaan itu tadi, mengikutsertakan istrinya dalam rombongan Haji," tutur Ketua PHI Musyanto di Kantor MKD, Kompleks Parlemen, Jakarta.

MKD telah menerima laporan tersebut. Mereka bakal mengecek laporan itu sebelum ditindaklanjuti usai masa reses.

(dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]