Mogok Kerja, Hakim di Banda Aceh Protes Sudah 12 Tahun Naik Gaji

Banda Aceh, CNN Indonesia --

Sejumlah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh turut mendukung aktivitas menuntut kesejahteraan melalui penghasilan dengan langkah mengosongkan agenda persidangan mulai 7 hingga 14 Oktober 2024.

Di PN Banda Aceh, ada 16 pengadil umum dan 7 pengadil ad hoc nan sepakat untuk mogok kerja. Hal itu dilakukan sebagai corak protes mengenai penghasilan tak sesuai hingga akomodasi kurang memadai nan diberikan negara.

Humas PN Banda Aceh, Jamaluddin membenarkan terhitung mulai hari ini Senin (7/10) hingga 14 Oktober mendatang para pengadil bakal mogok kerja.

"Ini tanggal 7 sampai tanggal 14 Oktober perjuangan terus berjalan. Tentu nan bisa mencari keadilan ya kita. Kami mengambil lanjutan perjuangan dengan bermohon agar ini terkabul," kata Jamaluddin kepada wartawan, Senin (7/10).

Menurutnya sudah 12 tahun penghasilan pengadil tak pernah naik. Belum lagi akomodasi para pengadil nan seadanya apalagi ada kendaraan operasional nan sejak 2005 tidak pernah diganti dan tetap digunakan sebagai kendaraan dinas.

"Ini sudah 12 tahun lebih, pendapatan alias penghasilan rekan-rekan kita tetap nyaris sama dengan pegawai biasa tentu ini tidak seri dengan tanggung jawab nan diemban nan dijalani para hakim," ucapnya.

Meski begitu, Jamaluddin menyebut tidak semua agenda persidangan dihentikan untuk mendukung aktivitas ini. Ada beberapa perkara nan berkarakter mepet dan unik kudu diselesaikan dan tidak bisa ditunda.

Namun perkara nan bisa diundur agenda sidangnya bakal tetap digelar setelah tanggal 14 Oktober mendatang.

"Tidak semua perkara diundur, kelak setelah tanggal 14 Oktober baru melangkah seperti biasa," katanya.

Meski tidak ada pengadil PN Banda Aceh nan berasosiasi ke Jakarta untuk tindakan solidaritas, pihaknya tetap mendukung aktivitas tersebut. Para pengadil berambisi suara-suara nan disampaikan bisa dikabulkan untuk mensejahterakan pengadil di seluruh Indonesia.

"Kita tidak mengirim perwakilan, tapi kita mendukung aktivitas ini. Kesejahteraan tentu kudu dipenuhi oleh negara, agar tidak ada perbedaan perlakuan dengan lainnya," ucapnya. 

(dra/DAL)

[Gambas:Video CNN]