Bahlil Sebut Investor Bersyukur Investasi IKN Bisa Lebih Cepat Ditangani Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan tidak ada masalah soal investasi untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal ini juga memastikan tidak ada keluhan dari penanammodal setelah Bambang Susantono mundur sebagai Kepala Otorita IKN. “Semua jalan kok. Enggak ada keluhan (dari investor). Malah mereka berterima kasih kok, bisa lebih sigap lantaran ditangani oleh Pak Basuki,” kata Bahlil ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024, usai dipanggil Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Yang dirujuk Bahlil adalah Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nan ditugasi Presiden Joko Widodo sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Basuki mengambil alih tugas Kepala Otorita usai pengunduran diri Bambang Susantono diumumkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024.

Saat Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari Otorita IKN, sejumlah masalah etrkait pembangunan Nusantara kembali menguak di antaranya, eksekusi anggaran, bentrok sosial, hingga minimnya minat penanammodal asing. Namun Bahlil memastikan, usai keduanya mundur dan ada pergantian Kepala Otorita IKN, tak ada proyek nan terganggu. “Jadi jika dia mundur, bukan berfaedah IKN macet. Masa macet? Enggak betul itu,” kata Bahlil.

Walau demikian, Bahlil tak membeberkan pasti gimana minat penanammodal untuk berinvestasi di IKN saat ini. Ia hanya mengatakan bakal mengabari lagi jika memang sudah ada penanammodal nan masuk.

Iklan

Total investasi nan masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 lembaga nan melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai saat ini belum ada realisasi biaya dari penanammodal asing. Pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN. Sebab sampai tahun ini, total anggaran untuk IKN sejak 2022 sebesar Rp 72,3 triliun.

Pemerintah menetapkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan upaya serta pihak swasta.

Pilihan editor: Deretan Masalah Pembangunan IKN nan Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..