TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia buka bunyi soal mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Raharjoe. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan pihaknya konsisten mendukung pemerintah merealisasikan pembangunan ibu kota baru ini.
"Kadin memandang perubahan kepemimpinan di Otorita IKN tidak mengubah keberlanjutan maupun menghalang realisasi program strategis pembangunan IKN," kata Arsjad melalui pesan tertulis kepada Tempo, Rabu, 5 Juni 2024.
Terlebih, menurut Arsjad, bangku Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN saat ini dijabat sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruanh (ATR) Raja Juli Antoni. "Keduanya pejabat nan berkomitmen menjalankan pembangunan IKN dan bekerja-sama dengan bumi upaya untuk meningkatkan minat investasi," kata dia.
Istana mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe pada Senin, 3 Juni 2024. Hingga kini, Istana tidak membeberkan secara rinci argumen pejabat itu mundur dari bangku Otorita IKN. Teranyar, Presiden Jokowi meminta media mempertanyakan perihal itu kepada Bambang Susantono. "Karena alasannya, argumen pribadi," kata Jokowi di IKN, Rabu, 5 Juni 2024.
Ihwal akibat perubahan kepemimpinan ini, Jokowi menyatakan pembangunan IKN bakal berlanjut. "Enggak ada masalah," kata dia.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono. Ia berujar, mundurnya Bambang dan Dhony bakal memberi sentimen negatif. Yusuf mengatakan, mundurnya dua pejabat Otorita IKN sekaligus bakal menggerus kepercayaan investor.
Pasalnya, ada indikasi bahwa pemerintahan selanjutnya, ialah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianyo, tidak berkomitmen melanjutkan megaproyek ini. Apalagi kubu Prabowo menyampaikan bahwa program makan siang cuma-cuma adalah program utama. "Di beberapa kesempatan lain, presiden terpilih maupun tim utamanya juga secara terbuka menyampaikan bahwa IKN tetap dilanjutkan tapi tidak lagi menjadi prioritas," kata Yusuf kepada Tempo, Senin, 3 Juni 2024.
Menurut Yusuf, perihal ini masuk logika lantaran keterbatasan anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) sehingga program makan siang cuma-cuma tidak bisa jalan berbarengan dengan proyek IKN. Namun di sisi lain, situasi ini membikin penanammodal susah masuk. Sebab dengan support besar pemerintahan Jokowi pun, kata dia, gelontoran investasi masihs seret. Walhasil, dia menilai, penyelesaian ibu kota baru di Kalimantan Timur itu pun semakin kecil.
Pilihan Editor: Jokowi Yakin Mundurnya Bambang Susantono Tak Ganggu Investasi di IKN
RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI