Bamsoet Klaim SBY Tak Keberatan Jika UUD 1945 Diamendemen

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengklaim Mantan Presiden RI nan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak keberatan jika UUD 1945 diamendemen alias direvisi.

Orang nan berkawan disapa Bamsoet itu mengaku sudah berbincang mengenai perihal tersebut saat mendatangi kediaman SBY di Cikeas pada hari ini, Selasa (28/5).

"Pak SBY tadi menyampaikan mengamendemen UUD NRI 1945 bukanlah perihal nan tabu, selama ada argumen nan tepat," ucap Bamsoet mengutip detik.com.

Bamsoet menyebut SBY menekankan pada kajian nan mendalam terlebih dulu jika UUD 1945 mau direvisi. Tujuannya agar amendemen betul-betul dilakukan terhadap pasal-pasal tertentu.

"Apa nan sudah betul dipertahankan, apa nan tetap dianggap kurang diperbaiki," ucap Bamsoet.

Pembicaraan antara Bamsoet dengan SBY juga menyinggung soal praktik pemilihan umum secara langsung alias proporsional terbuka.

Bamsoet mengatakan perlu ada kajian mendalam lantaran sistem coblos langsung selama ini kerap diwarnai politik uang.

Calon personil legislatif acap kali memerlukan biaya kampanye nan tidak sedikit. Sering pula terikat pada sponsor dan kekuatan oligarki nan menyokong biaya saat kampanye.

"Pak SBY merasakan langsung parahnya money politic pada Pemilu 2024 lalu. Biaya nan dikeluarkan para Caleg pada saat pemilu condong mahal. Bahkan, disebut ada Caleg nan sampai mengeluarkan duit Rp 40 miliar hingga Rp 100 miliar untuk menjadi personil DPR RI," kata Bamsoet.

Dia mengatakan SBY memberi saran agar ada kajian untuk memandang faedah dan kerugian dari pemilihan langsung dalam pemilu.

Bamsoet menyebut tidak menutup kemungkinan kajian juga menemukan kerugian dari sistem pemilihan langsung.

"Kita semua tentu tidak mau sistem kerakyatan Indonesia ke depan terus berasas NPWP alias nomor piro wani piro. Akibatnya kelak negara terjebak pada kekuasaan oligarki dan plutokrasi. Karena itu, kita perlu merefleksi kembali penyelenggaraan sistem kerakyatan pemilihan langsung di Indonesia," ucap Bamsoet.

Bamsoet didampingi sejumlah petinggi MPR lainnya saat berjamu ke kediaman SBY. Mereka adalah Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, dan Syarief Hasan.

Baca selengkapnya di sini.

(tim/bmw)

[Gambas:Video CNN]