Bamsoet Ungkap JK Dorong Evaluasi Ambang Batas Presiden dan Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan ada tiga pokok pembahasan nan didiskusikan berbareng Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), pada Rabu (22/5).

Bamsoet menyebut salah satu pembahasannya ialah mengenai pertimbangan terhadap patokan periode pemisah pencalonan Presiden dan periode pemisah parlemen.

"Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presidential threshold dan parliamentary threshold," kata Bamsoet di rumah JK, Jakarta Selatan.

Bamsoet mengatakan dalam pertemuan tersebut, JK turut menyetujui pendapat Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

JK, kata Bamsoet, mengatakan pembentukan lembaga unik untuk mengurusi penerimaan negara merupakan perihal nan lumrah di sejumlah negara seperti Amerika Serikat.

"Beliau [JK] merujuk beberapa negara seperti Amerika, itu urusan finansial dipegang oleh lebih dari 3 orang. Tapi kita dari mulai penerimaan negara, pajak, kemudian sebagai bendaharawan negara dipegang satu orang," ujarnya.

Selain itu, Bamsoet mengatakan JK juga menitipkan pesan kepada pemerintahan mendatang untuk memperbaiki sistem norma di Indonesia agar dapat lebih memberikan kepastian kepada investor.

Sehingga ke depannya diharapkan Indonesia dapat menarik banyak investasi melampaui negara-negara tetangga seperti Vietnam nan saat ini dinilai lebih ramah terhadap investor.

Di sisi lain, JK meminta agar Prabowo Subianto tidak mengambil kebijakan secara tiba-tiba seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia lantas menyinggung keputusan Presiden Jokowi nan tiba-tiba menggagas proyek IKN.

"Jadi efisiensi kemudian tujuannya jelas nan ada targetnya. Jangan tiba-tiba ada proyek besar. Tiba-tiba katakanlah IKN. Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul," kata JK.

(tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]