Bank DBS Indonesia Alokasikan Dana Rp 1,6 Triliun ke PLN untuk Proyek Hijau pada 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Bank DBS Indonesia mendorong penghiliran dan operasi upaya nan lebih hijau. Bank DBS Indonesia melaporkan telah mengalokasikan biaya sebesar Rp 6,1 triliun di tahun 2023 untuk mendukung proyek hijau di sektor otomotif, pangan dan pertanian, minyak dan gas, serta energi. Tiga puluh persen dari biaya tersebut dialokasikan unik untuk proyek daya terbarukan. 

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan Indonesia perlu membikin langkah lanjutan, mengingat statusnya dengan penghasilan menengah ke atas jenis Bank Dunia di pertengahan tahun 2023 lalu. Predikat itu merujuk pada lonjakan di sektor ekspor dan investasi asing. “Bank DBS Indonesia senantiasa berkomitmen untuk terus mendukung perihal ini melalui pembiayaan dan inisiatif berkelanjutan, sejalan dengan misi kami untuk menjadi ‘The Best Bank for a Better World’,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Mei 2024.

Executive Vice President Commercial Product Development PT PLN (Persero) Ririn Rachmawardini menyampaikan pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik alias RUPTL nan berbasis hijau untuk mewujudkan visi net zero emission. “Ini menjadi nan pertama dalam sejarah PLN, di mana PLN memasukkan daya baru terbarukan (EBT) dalam RUPTL untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dari penanammodal nan bakal melakukan hilirisasi,” ucapnya.

Pada 2023, PLN melalui PT State Grid Power Indonesia (SGPI) mendapatkan pinjaman senilai US$ 100 juta alias setara Rp 1,6 triliun dari Bank DBS Indonesia untuk mendukung jasa Advanced Metering Infrastructure (AMI). Kerja sama ini bermaksud meningkatkan transformasi digital di sektor daya nan dapat memperbaiki kecermatan transaksi listrik. PLN menargetkan penambahan kapabilitas listrik ramah lingkungan (green electricity) sebesar 54 gigawatt pada tahun 2040.

Iklan

Ketua Kadin Energy Transition Task Force Anthony Utomo mengungkap sudah banyak Original Equipment Manufacturer (OEM) nan mau masuk ke Indonesia. Ia menilai, berkah Peraturan Presiden tentang kebijakan electric vehicle alias EV maka ada kesempatan tersebut. “Itu ada insentif untuk produsen nan mau melakukan manufacturing di Indonesia, antara lain dengan mendapatkan pembebasan bea impor dan lainnya. Ini kudu menjadi ceruk untuk Indonesia agar bisa membangun industrinya menjadi ekonomi hijau,” ujarnya.

Anthony berujar Kadin Indonesia sekarang aktif mendukung pelaku industri agar memahami lebih dalam tentang keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan melalui platform Kadin Net Zero Hub. Di mana perusahaan nan mau bertransisi menuju net zero emission bakal diberikan training berkarakter pro bono. 

Pelatihan itu bakal menjadi pedoman para pebisnis bakal framework keberlanjutan nan tepat. Hingga saat ini, tercatat 80 perusahaan tergabung dalam Kadin Net Zero Hub dengan banyak perusahaan nan berada dalam daftar tunggu.