5 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Perpanjangan subsidi support sosial alias bansos nan disalurkan oleh Presiden Joko Widodo namalain Jokowi, diprediksi meningkatkan defisit anggaran negara. Hal ini berasas arsip prospek ekonomi Indonesia berjudul “Unleashing Indonesia’s Business Potential - June 2024”, nan dirilis oleh World Bank alias Bank Dunia.
Publikasi itu menyebutkan, perpanjangan program support sosial nan sudah ada bakal meningkatkan shopping subsidi, akibat depresiasi mata duit nan saat ini sedang terjadi. Selain itu, pembayaran kembang juga bakal menjadi lebih tinggi.
“Semuanya diperkirakan bakal mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada akhir 2024,” bunyi kajian Bank Dunia, dikutip Rabu, 26 Juni 2024.
Seperti diketahui, Indonesia mempunyai beragam jenis support sosial nan dibagikan kepada masyarakat membutuhkan. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) nan dicairkan setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp 900 ribu hingga Rp 3 juta per kategori.
Ada juga Bantuan Non Tunai alias Kartu Sembako nan dibagikan setiap dua bulan dengan besaran Rp 200 per bulan. Kemudian, ada Bantuan Pangan Beras dengan besaran 10 kilogram beras per bulan.
Selain itu, ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan besaran Rp 200 per bulan. Belum lagi, support pendidikan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) nan disalurkan setiap enam bulan sekali.
Setiap support sosial ini disalurkan kepada lebih dari 18 juta family penerima faedah (KPM) di Indonesia. Pemerintah juga memberikan Bantuan Iuran Penerima Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 juta peserta.
Banyaknya jenis bansos nan disalurkan pemerintah membikin anggaran support sosial ini mengalami lonjakan nan tajam pada awal 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, per 29 Februari 2024 realisasi anggaran bansos mencapai Rp22,5 triliun.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·