Banyak Kritik Soal Aturan Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Malah Seleksi 66 Perusahaan yang Ajukan Izin Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengkritik keras Presiden Joko Widodo serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, lantaran tak segera mencabut peraturan ekspor pasir laut.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya bersikap mendengar masukan rakyat mengenai ekspor pasir laut. Sementara, kata Susan, KKP terus melanjutkan pengkajian 66 perusahaan nan sedang mengusulkan izin ekspor pasir laut. “Alih-alih mendengar masukan publik, mengevaluasi serta menghentikan Peraturan Pemerintahan (PP) No. 26 Tahun 2023, KKP saat ini tengah mengkaji dan menyeleksi 66 perusahaan nan telah mengusulkan izin untuk ekspor pasir laut," jelas Susan dalam keterangan pers nan diterima Tempo pada Jumat, 20 September 2024.

Adanya perusahaan nan sedang mengusulkan izin tambang pasir laut dinilai tidak transparan. Sehingga, kata Susan, publik tidak mengetahui perusahaan apa saja nan mendaftar untuk tambang pasir laut. "Proses mengkaji dan menyeleksi tersebut juga dilakukan oleh KKP tanpa adanya transparansi dan keterbukaan kepada publik," ujarnya.

Susan menduga, KKP tengah menutupi sesuatu dengan sengaja mengenai dengan daftar 66 perusahaan nan sedang mengusulkan izin tambang. Ia mengatakan semestinya proses itu dilakukan secara transparan, agar rakyat tidak mencurigai tindakan pemerintah mengenai tambang pasir laut. "Ini membuktikan bahwa ada dugaan kesengajaan untuk menutupi proses nan semestinya transparan serta menutupi perusahaan nan bakal mendapat izin beserta rekam jejaknya,” jelas Susan.

Iklan

Sebelumnya, Staf Khusus KKP, Doni Ismanto menyatakan ada perusahaan sedang antri mengurus perizinan pengelolaan pasir laut. Perizinan itu tetap dalam tahap verifikasi dan evaluasi. "Betul terdapat 66 perusahaan nan sudah dilakukan verifikasi dan evaluasi," kata Doni melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

Dia mengatakan, tahapan selanjutnya adalah KKP memastikan 66 perusahaan kudu memenuhi persyaratan nan terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Hasil Pengelolaan Sedimentasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pilihan editor: AirAsia Pesan 361 Pesawat Airbus A321 untuk Capai Emisi Nol Bersih Tahun 2050