Bappenas dan WRI Indonesia Susun Indikator Transisi Energi Berkeadilan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN / Bappenas) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia tengah menyusun parameter capaian transisi energi berkeadilan. Indkator tersebut nantinya bakal digunakan Bappenas dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-20245 di sektor transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Country Director WRI Indonesia Nirata Samadhi menjelaskan parameter transisi daya berkeadilan bakal menyasar percepatan dekarbonisasi di beragam sektor. Salah satunya mendorong pembangunan berbasis kajian masalah akibat lingkungan.

"Indikator transisi daya berkeadilan bakal menjadi injakan dalam melakukan beragam kajian ilmiah, membangun pedoman info dalam pembangunan dan rancangan kebijakan pemerintah," kata Samadhi di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Samadhi memaparkan ada lima topik pembahasan dalam penyusunan parameter transisi daya berkeadilan. Pertama ialah penerapan kajian akademik di sektor industri nikel. Kedua penyusunan rencana strategis pembangunan di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Kemudian ada pengembangan sistem pangan berkelanjutan, pedoman info dan kajian potensi sumber daya air dan kerangka kerja untuk memastikan terwujudunya transisi daya berkeadilan.

"Indikator ini bakal memastikan faedah dan akibat transisi daya menuju masa depan daya nan berkepanjangan dibagi secara merata di seluruh masyarakat nan terdampak," kata Samadhi.

Menurut dia selama ini kebijakan dalam peralihan menuju daya bersih tetap menimbulkan sejumlah persoalan. Dalam industri nikel, misalnya, akibat sosial-ekonomi dan kerusakan lingkungan tetap menjadi persoalan nan belum terselesaikan.

Di lain sisi, Samadhi memandang kebijakan transisi daya juga berakibat terhadap perekonomian wilayah nan selama ini berjuntai pada industri batu bara. Dia mengatakan kebijakan transisi daya bakal menakut-nakuti 1,9 juta pekerja tambang batu bara nan bakal kehilangan lapangan pekerjaan. 

Iklan

"Misalnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan nan sangat berjuntai pada batu bara bakal terjadi penurunan PDB akibat percepatan transisi energi. Hal ini menegaskan perlunya diversifikasi ekonomi dan kebijakan nan ditargetkan untuk melindungi perekonomian masyarakat di daerah-daerah terdampak transisi energi," jelasnya.

"Untuk mendukung transisi berkeadilan, krusial untuk mempunyai kerangka kerja dalam menjaga dan memastikan prinsip-prinsip berkeadilan diterapkan dalam proses transisi."

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan kesiapan parameter menuju transisi daya bersih bakal berfaedah untuk mendorong Indonesia keluar dari middle income trap.

Keberadaan kerangka kerja dalam konsumsi energi, kata dia, ditargetkan bisa mencapai dekarbonisasi di semua sektor, terutama transportasi dan industri. Selain itu Vivi menyebut keberhasilan transisi parameter daya berkeadilan bakal melindungi sektor lain seperti ketahanan pangan dan pengurangan emisi karbon.

Kendati demikian, Vivi mengatakan saat ini Indonesia tetap berfokus pada sektor nikel. Padahal, kata dia, potensi daya baru terbarukan seperti panas bumi nan jumlahnya berlimpah, belum tergarap maksimal. "Pembangunan kita sampai saat ini tetap sangat tergantung pada daya fosil. Dan ini tentunya tidak saja menimbulkan peningkatan emisi gas rumah kaca," katanya.

Pilihan Editor: Dorong Ekonomi Sirkular di Indonesia, Menko Airlangga: Hari Ini Ada 152 Perusahaan Punya Sertifikat Hijau