TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ervan Maksum, menyatakan bahwa program 3 juta rumah nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus dilengkapi dengan akses air minum nan aman. Oleh lantaran itu, dia menegaskan pentingnya memastikan sanitasi nan baik dalam penyelenggaraan program tersebut.
"Dalam program 3 juta rumah ini kan definisinya 3 juta rumah dengan sanitasi baik. Otomatis air minum dan sanitasinya juga kudu baik," ujar Ervan saat ditemui wartawan dalam aktivitas Closing Ceremony National Urban Water Supply Project (NUWSP) nan berjalan di Auditorium Kementerian PU, Selasa, 19 November 2024.
Menurut Ervan, penyediaan sanitasi nan baik tidak hanya menciptakan kualitas rumah nan layak huni, tetapi juga membantu daerah-daerah lantaran turut menciptakan pemasukan kebutuhan industri alias pasar (offtaker), khususnya dari sisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Dari sisi PDAM, dia mempunyai kapabilitas untuk menyalurkan lantaran ada pasarnya. Nah, inilah nan sebetulnya program ini (3 juta rumah) bukan hanya pembangunan rumah, tapi juga menciptakan ekosistem terhadap PDAM sehingga bisa secara ekonomi menjadi lebih baik," katanya.
Sebelumnya, program 3 juta rumah ini memang menjadi salah satu rencana Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bakal menggandeng pengusaha kelas kakap untuk merealisasikan janji tersebut.
Menteri nan berkawan disapa Ara menyatakan bahwa anggaran kementeriannya tetap terlalu mini untuk melaksanakan program tersebut. Ia apalagi mengungkapkan bahwa anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan 3 juta rumah bersubsidi tahun depan mengalami defisit sebesar Rp 48,4 triliun. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi berbareng Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat, 15 November 2024.
"Saat ini jumlah anggaran nan tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun, sedangkan, berasas usulan Satgas Perumahan, kebutuhan biaya pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu, 16 November 2024.
Hanin Marwah berkontribusi dalam tulisan ini.