Basuki Hadimuljono: Mengejar Investasi Swasta untuk IKN hingga Belum Ada Wakil

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lengser dari kedudukan sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024, Basuki Hadimuljono, mendapat tugas sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah dilantik pada Selasa, 5 November 2024, dia menyampaikan beberapa perihal mengenai tugasnya serta perkembangan pembangunan IKN. 

1. Mengejar Investasi Swasta

Basuki Hadimuljono mengincar kesempatan investasi swasta sebagai upaya mempercepat proses pembangunan di IKN, Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Ia menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) nan berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN dan perlu segera ditindaklanjuti.

"Kan dulu LoI itu enggak hanya investor, rupanya kami petakan ada nan konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu," kata Basuki setelah dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024, dikutip dari Antara. Ia menambahkan, minat para penanammodal itu sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). 

2. Komitmen Pembangunan IKN

Ketika ditanya tanggapannya mengenai pernyataan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, nan menyebut kecepatan pembangunan IKN bakal lambat dari sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pihaknya berpegang komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.

Selain perihal itu dimandatkan oleh UU IKN, jejak Menteri PUPR itu juga menyebut percepatan pembangunan IKN menjadi kemauan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan. "Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu style saya kerja kan?" katanya pada Selasa, 5 November 2024 dikutip dari Antara.

Adapun, kata Basuki, pencapaian batch 1 pembangunan IKN telah rampung 94 persen. Batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan pencapaian batch 3 nyaris 40 persen rampung.

3. Fokus Pembangunan Legislatif Yudikatif

Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki mengungkapkan pihaknya bakal konsentrasi membangun akomodasi yudikatif dan legislatif di tahap lanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dalam waktu empat tahun ke depan.

Adapun akomodasi itu bakal diwujudkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. "Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah kudu siap plus huniannya kudu sudah siap, jadi 2028," katanya saat ditemui pada Selasa, 5 November 2024 dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, akomodasi yudikatif dan legislatif nan dibangun sudah termasuk ekosistem berupa prasarana dasar, seperti hunian, perkantoran, dan kebutuhan dasar lainnya. Basuki juga bakal mempercepat tahap penyelesaian beragam prasarana publik nan sebelumnya telah dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada masa pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

4. Koordinasi dengan Jokowi

Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa dia tetap berkoordinasi dengan Jokowi mengenai megaproyek di Kalimantan Timur itu. “Saat ini belum. (Tapi tetap koordinasi) soal programming-nya kan,” kata Basuki, Selasa, 5 November 2024. Jokowi mempunyai kemauan untuk mengunjungi IKN. Namun Basuki belum bisa memastikan perihal itu dapat terlaksana dalam waktu dekat. “Nanti lihat agenda beliau kan mau lebih sering ke sana,” katanya.

5. Belum Ada Wakil OIKN

Ketika ditanya tentang calon wakilnya nan bakal menggantikan, Raja Juli Antoni, Basuki menyebut belum ada sosok penggantinya. "Belum ada," katanya dikutip dari Antara. Presiden Prabowo hingga saat ini juga diketahui belum menunjuk wakil untuk Basuki. 

Sebelum dipercaya sebagai Kepala Otorita IKN definitif, Basuki, ditunjuk oleh Jokowi sebagai Plt menggantikan, Bambang Susantono, nan mundur dari kedudukan tersebut pada Juni 2024 dan didampingi oleh, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sebagai wakil. 

Basuki bakal berkantor di IKN mulai Kamis, 7 November 2024 untuk menyambut kehadiran personil Komisi II DPR dalam agenda kunjungan kerja.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA