Basuki Hadimuljono Tambah Rumah Dinas Menteri di IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan siap menambah prasarana di IKN seiring penambahan jumlah kementerian di bawah Presiden Prabowo Subianto. Penambahan ini mencakup penambahan instansi maupun rumah dinas menteri.

“Kalau Kabinet Merah Putih jadi 48 (kementerian), kelak rumah pasti juga kami tambah,” kata Basuki di Kantor Bappenas, Senin, 18 November 2024.

Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, terdapat 34 kementerian nan terdiri empat Kementerian Koordinator dan 30 kementerian teknis.  Sementara itu, Kabinet Prabowo terdiri dari 48 menteri nan 7 di antaranya merupakan Kementerian Koordinator. Prabowo juga menunjuk wakil menteri untuk membantu tugas para menteri teknis.

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Basuki nan dulu menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun empat gedung Kementerian Koordinator di IKN. Basuki juga membangun 36 rumah dinas menteri di ibu kota baru. Artinya, tetap ada kekurangan jumlah instansi Kementerian Koordinator maupun rumah dinas menteri, jika Prabowo memindahkan pemerintahannya ke IKN.

Kendati demikian, Basuki tidak membeberkan perincian rencana penambahan pembangunan prasarana tersebut. Ia juga tidak menyampaikan soal kebutuhan anggaran nan diperlukan. Namun, menurut Basuki, perihal itu telah dibahas berbareng Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy dalam pertemuan mereka Senin pagi ini.

Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan pembangunan IKN bakal dilanjutkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada sejumlah penyesuaian. Adapun prioritas pembangunan saat ini adalah untuk merampungkan pembangunan prasarana instansi dan kediaman untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Meskipun ada penyesuaian, Diana optimistis pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur bakal sesuai target. Ia juga mengatakan tidak ada perubahan timeline meski ada penyesuaian pembangunan. Artinya, IKN pembangunan IKN tetap direncanakan dalam lima tahap hingga 2045.

“Oh, tidak (akan mengubah timeline). Tetap (hingga 2045)” kata Diana ketika ditemui di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat, 15 November 2024. “Bismillahirrahmanirrahim pokoknya.”