Batas Waktu Perusahaan Daftarkan Pekerja di Program Tapera
Rabu, 29 Mei 2024 06:22 WIB
Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di area Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023 .PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) tetap tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Setiap pekerja, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, dan pekerja berdikari (freelancer) wajib menjadi peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
“Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: calon pegawai negeri sipil (CPNS); aparatur sipil negara (ASN); prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); pejabat negara; pekerja/buruh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta badan upaya milik swasta; dan pekerja nan menerima penghasilan alias upah,” bunyi Pasal 7 PP tersebut.
Pada Pasal 8 disebutkan bahwa pekerja nan menerima penghasilan alias bayaran kudu didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja kepada Badan Pengelola (BP) Tapera. Sementara pekerja berdikari kudu mendaftarkan dirinya sendiri.
Selanjutnya baca: Batas waktu pendaftaran program Tapera
1
2
3
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Terpopuler: Jokowi Buka Suara soal Harga BBM Naik per 1 Juni, Kontroversi Potongan Gaji Karyawan untuk Tapera
30 menit lalu
Terpopuler: Jokowi Buka Suara soal Harga BBM Naik per 1 Juni, Kontroversi Potongan Gaji Karyawan untuk Tapera
Berita terpopuler ekonomi dan upaya pada Selasa, 28 Mei 2024, dimulai dari pernyataan Presiden Jokowi soal rencana kenaikan nilai BBM.
Asosiasi Serikat Pekerja Ragu dengan Klaim Manfaat Potong Gaji untuk Tapera: Hanya Memperburuk Ekonomi
1 jam lalu
Asosiasi Serikat Pekerja Ragu dengan Klaim Manfaat Potong Gaji untuk Tapera: Hanya Memperburuk Ekonomi
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirah sangsi dengan kebijakan pangkas upahh pekerja swasta untuk Tapera.
Kemendikbudristek Keluarkan Surat Pembatalan Kenaikan UKT, Ini Bunyinya
9 jam lalu
Kemendikbudristek Keluarkan Surat Pembatalan Kenaikan UKT, Ini Bunyinya
Dirjen Pendidikan Tinggi mencabut surat mengenai rekomendasi tarif UKT dan Iuran Pengembangan Institusi pada 75 PTN dan PTN BH
Bersiap Pindah ke IKN, LPS Anggarkan Hampir Rp 1 Triliun untuk Bangun Kantor
10 jam lalu
Bersiap Pindah ke IKN, LPS Anggarkan Hampir Rp 1 Triliun untuk Bangun Kantor
LPS telah mengucurkan biaya Rp 1 triliun untuk beranjak instansi di IKN. LPS juga menyiapkan sejumlah nama pegawai nan bakal pindah pada tahap pertama.
KSPSI Sebut Iuran Tapera Jadi Modus Bancakan nan Dilegalkan: Pemerintah Kejam
11 jam lalu
KSPSI Sebut Iuran Tapera Jadi Modus Bancakan nan Dilegalkan: Pemerintah Kejam
KSPSI Kubu Jumhur Hidayat menilai kebijakan iuran Tapera merugikan pekerja dan berpotensi menjadi bancakan korupsi.
Disebut Kehilangan Uang Miliaran di Rumah Dinasnya, Ini Kata Bobby Nasution
11 jam lalu
Disebut Kehilangan Uang Miliaran di Rumah Dinasnya, Ini Kata Bobby Nasution
Bobby Nasution mengakui peralatan milik Pemkot Medan sering lenyap di rumah dinas Wali Kota Medan.
Airlangga Beberkan Alasan Keanggotaan OECD Diyakini Bakal Genjot Investasi ke Indonesia
12 jam lalu
Airlangga Beberkan Alasan Keanggotaan OECD Diyakini Bakal Genjot Investasi ke Indonesia
Menko Airlangga mengatakan OECD pada tahap awal bakal melakukan survei ekonomi di Indonesia sebagai corak support untuk meningkatkan suasana investasi.
Apindo Tolak Wacana Potong Gaji Pekerja untuk Tapera: Menambah Beban Baru
12 jam lalu
Apindo Tolak Wacana Potong Gaji Pekerja untuk Tapera: Menambah Beban Baru
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak kebijakan mewajibkan potongan bayaran pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Warganet Tak Habis Pikir Jokowi Tarik Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera: Di Luar Nurul ..
12 jam lalu
Warganet Tak Habis Pikir Jokowi Tarik Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera: Di Luar Nurul ..
Aturan soal Tapera nan diteken oleh Presiden Jokowi tetap ramai diperbincangkan warganet di sejumlah media sosial.
Destry Damayanti, Dipilih Jokowi Pimpin Pansel KPK 2015 dan Kini Diusulkan Lagi Jadi Deputi Gubernur Senior BI
13 jam lalu
Destry Damayanti, Dipilih Jokowi Pimpin Pansel KPK 2015 dan Kini Diusulkan Lagi Jadi Deputi Gubernur Senior BI
Presiden Jokowi pernah menunjuk Destry Damayanti sebagai ketua Pansel KPK, sebelum memilih jadi Deputi Senior Gubernur BI dua periode.
5 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·