BBM Naik 1 Juni? Jokowi: Pemerintah Akan Hitung dan Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan pemerintah bakal menghitung dan mempertimbangkan keahlian fiskal negara sebelum memutuskan apakah bakal meningkatkan nilai BBM pada Juni mendatang.

"Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu alias tidak mampu, kuat alias tidak kuat," kata Presiden Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024.

Pada tahun 2024 ini, pemerintah telah menetapkan sasaran subsidi daya sebesar Rp186,9 triliun, dengan rincian Rp113,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konvensi pers APBN KiTa jenis Mei 2024 di Jakarta, Senin, mengatakan sampai April 2024, subsidi nan dibelanjakan pemerintah senilai Rp51,8 triliun, di antaranya untuk subsidi daya sebesar Rp42,4 triliun dan subsidi nonenergi Rp9,4 triliun.

Jokowi juga mengatakan bahwa keahlian APBN untuk mensubsidi BBM bakal dihitung dengan pertimbangan nilai minyak dunia, terutama di tengah kondisi geopolitik. 

Menurut Presiden, semua aspek tersebut bakal dikalkulasi dan dihitung lewat pertimbangan nan matang.

"Harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya bakal dikalkulasi, semua bakal dihitung, semua bakal dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan nan matang lantaran itu menyangkut rencana hidup orang banyak," katanya.

Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap nilai BBM menyangkut rencana hidup orang banyak. "Bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya jika urusan minyak," katanya.

Pemerintah telah menahan kenaikan nilai BBM baik subsidi dan nonsubsidi sejak awal tahun 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan nilai BBM agar tetap stabil hingga Juni 2024.

Di sisi lain, gejolak nilai minyak dunia, eskalasi bentrok di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membikin kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri membengkak.

"Kan kami sudah bilang sampai Juni 2024 (ditahan), pertimbangannya kan kita baru pulih, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja," kata Arifin.

Pada awal 2024, nilai minyak mentah bumi sekitar 60 dolar AS per barel dan saat ini sudah melambung di atas 80 dolar AS per barel.

Realisasi APBN 24 Persen

Iklan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan shopping pemerintah pusat (BPP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah terealisasi sebesar Rp591,7 triliun per 30 April 2024.

"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April mencapai Rp591,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konvensi pers APBN KiTa jenis Mei 2024 di Jakarta, Senin.

Nilai itu setara dengan 24 persen dari pagu APBN dan tumbuh sebesar 13,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan realisasi BPP dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan bakal ternormalisasi pada kuartal II 2024.

Secara rinci, shopping kementerian/lembaga terealisasi sebesar Rp304,2 triliun alias 27,9 persen dari pagu.

Belanja pegawai tercatat sebesar Rp96,2 triliun, tumbuh sebesar 19,5 persen yoy. Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembayaran THR ASN/TNI/Polri sebesar Rp16,4 triliun dan kenaikan penghasilan ASN/TNI/Polri dengan total penyaluran Rp79,8 triliun.

Belanja peralatan terealisasi Rp109,8 triliun alias tumbuh 30,3 persen yoy. Nilai tersebut tersalurkan untuk KPU sebesar Rp19,8 triliun, Kementerian Pertahanan Rp11,3 triliun, Polri Rp9,5 triliun, Kementerian Agama Rp7,9 triliun, dan Kementerian PUPR Rp7,3 triliun.

Belanja modal tersalurkan Rp42,8 triliun alias tumbuh 19,2 persen yoy, untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp13,9 triliun; peralatan dan mesin Rp21,8 triliun; serta gedung dan gedung Rp5,1 triliun.

Kemudian, shopping support sosial (bansos) tercatat sebesar Rp55,5 triliun, terkontraksi 2,9 persen. Penurunan itu disebabkan penyaluran program family angan (PKH) tahap II 2024 nan belum sepenuhnya tersalurkan.

Belanja bansos disalurkan melalui Kementerian Sosial sebesar Rp27,7 triliun, Kementerian Kesehatan Rp15,4 triliun, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp10,7 triliun, Kementerian Agama Rp1,6 triliun, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp64,6 miliar.

Sementara, shopping non-K/L terealisasi sebesar Rp287,6 triliun alias 20,9 persen dari pagu. Penyaluran tersebut salah satunya digunakan untuk faedah pensiun sebesar Rp68 triliun.

Di samping itu, shopping non-K/L juga digunakan untuk subsidi senilai Rp51,8 triliun, di antaranya untuk subsidi daya sebesar Rp42,4 triliun dan subsidi nonenergi Rp9,4 triliun.

ANTARA

Baca juga

• Gaji Swasta Dipotong 3 Persen untuk Tapera, Jokowi: Wajar Jika Masyarakat Ikut Berhitung
• Berapa Banyak Subsidi Tidak Tepat Sasaran?