Begini Solusi Jokowi untuk Industri Tekstil yang Dibayangi PHK Massal dan Kebangkrutan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri dan produk tekstil di Indonesia terus mengalami pelemahan. Bahkan, salah satu industri tekstil dibayangi penutupan pabrik dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Menurut laporan Koran Tempo pada 22 Juni 2024, puluhan perusahaan tekstil telah gulung tikar dan sekitar 150 ribu pekerja terkena PHK.

Merespons kondisi itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi turun tangan untuk mencarikan solusinya. Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 25 Juni 2024, untuk rapat internal mengenai ambruknya industri tekstil di Tanah Air. 

Para menteri nan dipanggil dalam rapat itu antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Lantas, apa solusi Jokowi untuk industri tekstil nan dibayangi tutup pabrik dan PHK tersebut? Simak rangkuman info selengkapnya berikut ini.

Solusi Jokowi untuk Industri Tekstil

Pemerintahan Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, nan merupakan perubahan atas Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

Adapun peraturan tersebut mengenai tentang pemberlakuan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan anti-dumping di Indonesia. Pemberlakuan kembali patokan itu diharapkan bisa membendung gelombang PHK nan dialami industri tekstil.

“Tetapi tadi disepakati kita pakai instrumen pengenaan untuk TPT (tekstil dan produk tekstil) dan busana jadi, elektronik, dasar kaki, dan keramik, tas dikenakan BMTP dan anti-dumping sekalian,” Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.

Menteri nan berkawan disapa Zulhas itu juga menyebut dirinya dan para menteri mengenai bakal merumuskan lebih lanjut patokan mengenai kebijakan dan pengaturan impor, agar segera bisa diimplementasikan.

Iklan

“Mudah-mudahan besok jika surat itu selesai berfaedah lusa, tiga hari kemudian pengenaan biaya masuk BMTP dan antidumping itu bisa selesai. Nah sementara untuk merumuskan melindungi (industri tekstil) secara jangka panjang usulan Kementerian Perindustrian apakah kembali ke Permendag 8, apakah menyusun patokan baru, kelak kami bakal berkompromi lebih lanjut,” katanya.

Selanjutnya baca: Permendag Nomor 8 Tahun 2024

• 1
• 2
• Selanjutnya