Belasan Orang Dekat Jokowi dan Prabowo yang Dapat Posisi di BUMN, Ada Politikus Gerindra juga PSI

TEMPO.CO, Jakarta - Masuknya Burhanuddin Abdullah Harahap dan Andi Arief sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menambah daftar belasan orang dekat Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto nan mendapat kedudukan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) alias posisi strategis di pemerintahan. Burhanuddin adalah Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, sementara Andi merupakan Politikus Partai Demokrat nan juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai politik pengusung Prabowo-Gibran.  

Pengamat Badan Usaha Milik Negara alias BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan pengangkatan kedua orang itu melanggar aturan. Herry berpendapat, pengangkatan politisi pengurus partai ini bertentangan dengan patokan main nan dibuat Menteri BUMN Erick Thohir yakni, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. “Menurut saya, pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief mengabaikan soal etis, apalagi condong nyerempet pelanggaran terhadap peraturan,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Bersama Burhanuddin Abdullah, saat ini ada lima pengurus Partai Gerindra nan menjadi komisaris BUMN. Di antaranya ada Fauzi Baadila di PT Pos Indonesia (Persero), Fuad Bawazir di PT Mineral Industri Indonesia (Persero) alias MIND ID, Simon Aloysius Mantiri di PT Pertamina (Persero), dan Felicitas Tallulembang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Fauzi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sementara Fuad, Simon, dan Felicitas menjabat personil Dewan Pembina di partai berlambang kepala burung garuda itu. Seperti Burhanuddin, keanggotaan mereka disahkan Menkumham Yasonna Laoly melalui Keputusan Menkumham Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020.

Pertengahan Juli lalu, Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, tepatnya pada Kamis, 18 Juli 2024. Dua wakil menteri itu adalah keponakan dan mantan ajudan Prabowo, ialah Thomas Djiwandono dan Sudaryono. Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, sedangkan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sejumlah Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mendapat kue kedudukan ini. Grace Natalie, misalnya, pada 10 Juni 2024 masuk jejeran komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). Pengangkatan Grace ini tak lama setelah dia didapuk menjadi Staf Khusus Presiden.

Eks kader PSI sekaligus staf unik Menteri BUMN Erick Thohir, Tsamara Amany, juga menjadi komisaris independen Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sejak akhir 2023 lalu. Selain itu, ada juga Dini Shanti Purwono. Dini adalah politikus PSI nan ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN. Penunjukkan Dini terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PGN untuk tahun kitab 2020 nan digelar pada Senin, 3 Mei 2021.

Selain itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Condro Kirono juga diangkat sebagai Komisaris Independen Pertamina. Condro adalah purnawirawan Polri nan membantu Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Iklan

PT Pertamina (Persero) juga mengangkat Prabu Revolusi, salah satu personil TKN Prabowo-Gibran sebagai Komisaris Independen di subholding-nya, PT Kilang Pertamina Internasional alias KPI.

Tak hanya itu, istri Komandan TKN Pemilih Muda (TKN Fanta) Arief Rosyid Hasan, Siti Zahra Aghnia, juga diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Pertamina Patra Niaga. TKN Fanta adalah salah satu tim kampanye Prabowo-Gibran nan bekerja untuk menggaet pemilih muda.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika angkat bicara ihwal maraknya kerabat Jokowi dan Prabowo nan diangkat menjadi komisaris BUMN. Menurut dia, komisaris hendaknya merupakan orang berkompeten nan diuji melalui proses seleksi.

Yeka menjelaskan, pengelolaan BUMN telah diatur melalui undang-undang. Dia meminta perseroan mengikuti izin itu dalam pengangkatan komisaris. “Harusnya nan jadi komisaris itu adalah orang-orang nan mempunyai kompetensi di sana,” ujar dia saat ditemui di instansi Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024.

Yeka kemudian mempertanyakan apakah penunjukan Grace dan Tsamara telah diuji melalui proses seleksi. Bila tidak diuji, kata dia, berfaedah ada izin pemilihan nan dilanggar. Namun jika rupanya telah diuji dan rupanya keduanya berkompeten, menurut dia tidak ada masalah. “Kita lihat saja kelak performance perseroannya apkah lebih baik alias lebih buruk. Kalau lebih buruk, berfaedah ini gambaran tata kelolanya nan tidak lebih baik,” kata dia.

 Andika Dwi dan Han Revanda berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Tak Kunjung Usung Bakal Calon Gubernur di Pilkada, PDIP Sebut Prioritaskan Calon Bupati dan Wali Kota