Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Bisa Diberikan, Bisa Tidak

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperbaiki tata kelola dan izin aktivitas upaya pertambangan. Salah satu aspek nan dievaluasi kementerian ini ialah soal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal ini disampaikan Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Minerba, Satya Hadi Pamungkas dalam Sosialisasi Perpanjangan IUP sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan itu menyoal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Adapun soalisasi digelar di Denpasar, Kamis, 3 Oktober 2024.

“Ketika kita berbincang perpanjangan, sebenarnya itu opsional. Bisa diberikan alias bisa saja tidak diberikan (izin), lantaran nan dinilai adalah keahlian perusahaan,” ucap Setya dikutip dari keterangan tertulis.

Alasannya, Satya mengatakan pemerintah telah memberikan masa operasi produksi pada IUP selama 20 tahun. Sebelum memutuskan bakal memperpanjang IUP alias tidak, pemerintah menilai keahlian nan telah dihasilkan perusahaan. Hal ini sesuai Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Iklan

Peserta nan diundang dalam aktivitas ini adalah perwakilan badan-badan upaya nan masa bertindak IUP Operasi Produksi-nya bakal berhujung dalam waktu lima sampai satu separuh tahun. Satya berharap, para peserta dapat mengusulkan perpanjangan lebih sigap alias tidak melampaui dari pemisah waktu nan ditentukan untuk pengajuan perpanjangan.

Sosialisasi nan dihadiri oleh 27 badan upaya pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Acara ini bermaksud untuk meningkatkan efektifitas proses perizinan, termasuk proses pengajuan dan publikasi perpanjangan IUP Mineral Logam.

Pilihan Editor: Jokowi Resmikan Smelter Freeport Indonesia di Gresik, Apa Gunanya Smelter?