Berita Terkini Ekbis: Bagaimana Kebijakan Tapera untuk Ojol, Seperti Apa Potensi Fraud dari Program Sarapan Bergizi Prabowo?

5 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Terkini Ekonomi Bisnis sampai Sabtu pagi, 1 Juni 2024 tetap ramai seputar iuran Tabungan Perumahan Rakyat. Dimulai dari pemerintah tetap mengkaji penerapan tapera bagi pekerja seperti pengemudi ojek online. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pastikan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tak ada hubungannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya, untuk mengatasi gambling online, master meminta Kominfo untuk ambil langkah bijak daripada beri ancaman pencabutan izin kepada ISP dan media sosial nan belum kooperatif untuk blokir gambling online.

Rencana Prabowo untuk mengadakan program makan siang cuma-cuma belakangan berubah menjadi program sarapan bergizi. Pakar menilai, dari segi sosial-ekonomi, sarapan cuma-cuma dapat menjadi opsi bagi anak dari family miskin memperoleh nutrisi nan cukup. Namun dari beberapa benefit nan ada, Prabowo-Gibran mesti jeli untuk menghindari potensi fraud dari kebijakan tersebut.

Berikut rangkuman buletin terkini:

1. Kemnaker Masih Bahas Kriteria Peserta Tapera Khusus Ojol

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan kementeriannya belum bisa memastikan apakah pekerja ojek online (ojol) bakal masuk kriteria peserta dari program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Indah mengungkap, hingga kini, belum ada izin teknis nan mengatur soal kepesertaan tentang ojol. Namun, dia berencana bakal membahas patokan itu dalam merumuskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). "Kami masih public hearing," ucapnya, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

Indah memastikan pihaknya sekarang sedang mengharmonisasikan Permenaker Perlindungan bagi ojol da platform digital workers. "Penting atau urgent enggak mereka ini, masuk skema Tapera. Jadi jika sekarang, belum bisa saya jawab," ucapnya. Lengkapnya bisa baca di sini.

Berikutnya soal Kominfo ancam cabut izin ISP...