Berita Terpopuler Sepekan: Penganiayaan di Depok, Jokowi Minta Maaf

Jakarta, CNN Indonesia --

Kasus penganiayaan dua balita di Wensen School, Depok, hingga kisruh antara PKB dengan PBNU usai DPR menggulirkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 mewarnai berita nasional sepekan.

Tak hanya itu, warganet menyindir para pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) nan menemui Presiden Joko Widodo Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (31/7). Meski berjulukan mengatasnamakan sebagai remaja masjid, tapi pengurus nan datang tampak berumur tua.

Penganiayaan balita di Depok

Polres Metro Depok telah menetapkan Meita Irianty sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap dua anak di Wensen School. Meita disebut sebagai seorang influencer parenting alias pengasuhan anak di media sosial.

Meita ditangkap polisi di kediamannya pada Rabu (31/7) sekitar pukul 22.00 WIB dan langsung dibawa ke Polres Metro Depok.

Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengatakan Meita mengakui bahwa dirinya adalah sosok nan terekam dalam kamera CCTV dan melakukan tindakan penganiayaan terhadap dua balita nan jadi korban. Rekaman itu viral di media sosial.

Satu korban merupakan balita usia dua tahun berinisial MK. Korban lainnya berinisial AMW berumur sembilan bulan.

Ia menjelaskan korban pertama MK dalam kondisi baik, tetapi mengalami trauma. Kondisi itu bakal didalami dengan visum psikiatrikum.

Sementara AMW diduga mengalami dislokasi kaki setelah dibanting oleh Meita. Hal itu berasas analisa dari CCTV. AMW bakal melakukan visum dan rontgen.

Meita dijerat Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 80 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman balasan maksimal lima tahun. Meita sekarang telah ditahan.

Perdebatan usia 'remaja masjid'

Warganet mengkritik para pengurus BKPRMI nan berumur tua padahal nama organisasinya mengandung kata 'remaja'. Kritik itu muncul usai para pengurus BKPMRI menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (31/7).

Pengurus organisasi ini datang ke Istana untuk menunjukkan kesukaan terhadap izin tambang nan diberikan Jokowi kepada ormas keagamaan.

Wakil Ketua BKPRMI Sedek Bahta pun heran usia para pengurus organisasinya diperdebatkan oleh warganet. Menurutnya, kategori 'muda' tetap mengalami perdebatan dan pandangan nan berbeda-beda di tengah masyarakat.

"Yang mau didebat itu usia muda itu kategori mana? Atau usia remaja kategori mana? Kan, di Indonesia itu kategori usia itu kan beda-beda itu. Makanya menjadi kocak jika hanya soal usia kita perdebatkan," kata Sedek kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/8).

Sedek menjelaskan nama organisasinya bukan hanya mengandung kata 'remaja', melainkan juga 'pemuda'. Ia mengatakan semua personil BKPRMI nan menjadi pengurus pusat organisasi ini telah berproses menjadi pengurus dari struktur paling bawah.

"Jadi nama organisasinya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Ada 'pemuda' dan 'remaja'. Kalau orang tahu BKPRMI dia tak mungkin bilang 'remaja kok tua-tua'. Kami itu orang berproses dari bawah. Struktural itu sampai bawah, dari kelurahan, desa apalagi unit, di masjid dan musala alias surau," ujarnya.

Ia meminta publik tak lagi memperdebatkan soal usia para pengurus BKPRMI. Baginya terpenting memperhatikan beragam kontribusi nan sudah dilakukan BKPRMI kepada masyarakat.

Sedek mengatakan tak semua pengurus BKPRMI berumur tua. Ia menuturkan para pengurus BKPMRI di level provinsi alias tingkat desa banyak nan muda-muda.

Kisruh PKB-PBNU gara-gara Pansus Haji

Hubungan antara PKB-PBNU belakangan ini tengah dilanda kisruh setelah DPR membentuk Pansus Angket Haji 2024. Pembentukan pansus itu disahkan oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Pansus bakal menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap personil melanggar UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf merasa keberatan dengan pembentukan Pansus Haji itu. Ia berprasangka salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang NU, lantaran Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya.

"Soal pansus haji ya. Nah, ini nan kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam bertemu pers usai Rapat Pleno PBNU di Jakarta, Minggu (28/7).

Gus Yahya pun membentuk tim unik untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB nan disetujui oleh Rapat Pleno PBNU pada 27-28 Juli 2024. Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengisi tim ini.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku tak keberatan jika partainya perlu duduk berbareng dengan PBNU untuk menyelesaikan bentrok antara mereka.

Jazilul menegaskan bahwa PKB tak pernah mempunyai masalah dengan PBNU alias dengan ketua seperti Gus Yahya alias Sekjen Syaifullah Yusuf namalain Gus Ipul.

"Tidak ada soal jika jelas apa nan mau dibicarakan. Kita enggak pernah ada masalah. PKB itu tidak pernah merasa punya masalah dengan Gus Ipul, dengan Gus Yahya," kata Jazilul di kompleks Parlemen, Selasa (30/7).

Namun, dia bingung apa nan kudu dibicarakan jika kedua organisasi itu kudu duduk bersama. Menurut Jazilul, selama ini PBNU melalui Gus Ipul nan terus mencari-cari masalah.

Jokowi minta maaf

Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan nan dia lakukan selama menjabat sebagai presiden. Hal itu dia ungkap dalam aktivitas zikir dan angan kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8).

Jokowi mengatakan dirinya hanyalah seorang manusia dan tak luput dari kesalahan.

"Dalam kesempatan nan baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin mau memohon maaf nan sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menganggap permintaan maaf Jokowi tak berfaedah jika hanya sekadar kata-kata.

Menurutnya, Jokowi selama ini terlalu sering tak konsisten antara ucapan dan sikap. Karena itu, menurut dia, susah mempercayai ucapan Jokowi.

"Kalau hanya kata-kata saya kira tidak ada artinya. Sebab beliau sudah terlalu sering mengatakan utara tapi perginya ke selatan. Bilang tidak tetapi rupanya iya. Jadi susah memegang kata-kata Pak Jokowi," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (2/8).

Dedy berpendapat, jika serius meminta maaf, Jokowi bisa menggunakan sisa masa kedudukan untuk menarik dan menghentikan kebijakan nan tidak pro masyarakat. Contohnya, penggunaan aparatur negara untuk ambisi politik.

Ia pun menyoroti sejumlah patokan mulai dari RUU TNI, RUU Polri, RUU Dewan Pertimbangan Agung (DPA) alias Wantimpres, kenaikan duit kuliah tunggal (UKT), hingga konsesi tanah hingga 190 tahun.

"Silakan ditarik alias ditolak usulan menghidupkan kembali DPA, revisi UU TNI-Polri, patokan konsesi tanah 190 tahun nan menabrak UU. Batalkan itu TAPERA, kenaikan pajak dan biaya UKT," kata Deddy.

(lna/tsa)

[Gambas:Video CNN]