Bersiap Pindah ke IKN, LPS Anggarkan Hampir Rp 1 Triliun untuk Bangun Kantor

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS telah mengucurkan biaya sekitar Rp 1 triliun untuk pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, Kantor LPS kudu berada di ibu kota RI. Bila ibu kota pindah, maka LPS kudu ikut pindah. 

"Kami anggarkan Rp 891 miliar, (tapi) mungkin bakal lebih besar dari itu," kata dia di Kantor LPS, area SCBD, Jakarta Selatan pada Selasa, 28 Mei 2024. 

Sejak groundbreaking Kantor LPS pada Januari 2024 lampau oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kata Purbaya lembaganya menyiapkan pembangunan dengan serius. "Cuman, ada delay sedikit lantaran rupanya di bawah LPS ada sesar nonaktifkan. Tapi gak apa-apa, kami geser sedikit."

Purbaya sendiri bakal mengikuti upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di IKN untuk pertama kalinya. Pada tanggal tersebut, ditargetkan lantai pertama Kantor LPS sudah beres.

"Agustus kelak udah lantai pertama, sebagian lantai pertama sudah dibangun. Kami targetkan kelak semuanya siap April tahun depan, kami bakal pindah ke sana," tutur dia.

Purbaya juga telah menyiapkan nama-nama pegawai LPS nan bakal pindah berkantor di IKN untuk tahap pertama. "Kalau ditugaskan, kami ke mana saja siap. Anytime, anyplace, no choice."

Iklan

Sebelumnya, Presiden Jokowi terbang ke IKN pada 17 Januari 2024 untuk melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah Kantor LPS. Sumber biaya pembangunan ini berasal dari non-APBN. 

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudi Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin dan Plh. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Erlin Suastini.

ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN per Agustus 2024, Begini Penjelasan Menhub