1 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu besok, 20 Oktober 2024.
Prabowo dalam beragam kesempatan menegaskan dia mau langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanyenya nan terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat. Prabowo-Gibran berkeyakinan visi dan misi mereka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut.
Berikut 17 program prioritas nan dijanjikan oleh Prabowo seperti dikutip dari Antara:
1. Swasembada pangan, energi, dan air
Swasembada pangan merupakan salah satu tujuan nan berulang kali disampaikan Prabowo dalam beragam kesempatan, terutama saat masa-masa kampanye. Prabowo menghendaki Indonesia mempunyai kemandirian dalam memproduksi pangan sehingga dia pun mencanangkan sejumlah strategi untuk mewujudkan swasembada pangan, nan mencakup pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong.
Prabowo menargetkan menambah luas lahan panen hingga 4 hektare sampai 2029.
Demi mendukung rencana itu, Prabowo juga menyoroti masalah tata kelola air. Tata kelola air nan baik, menurut pemerintahan ke depan dalam arsip visi misinya, menjadi krusial lantaran tak hanya menjamin kesiapan air saat kemarau, tetapi juga mencegah terjadinya musibah saat musim hujan.
Untuk swasembada energi, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia dapat menjadi pemasok utama daya hijau bumi melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta daya hijau dari angin, matahari, dan panas bumi.
Keduanya optimistis pada 2029 program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat tercapai.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
Program prioritas kedua nan bakal dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah menyempurnakan sistem penerimaan negara.
Pemerintahan ke depan berencana melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, nan berbunyi: Pajak dan pungutan lain nan berkarakter memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang
Oleh lantaran itu, pemerintah berencana meningkatkan kapabilitas lembaga penerimaan negara, nan diharapkan bisa mendukung upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
Reformasi bagian politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Keduanya berkeinginan untuk menekan praktik politik uang, meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik.
Sementara untuk reformasi bagian hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan kewenangan setiap orang di mata hukum, dan adanya kepastian dalam penegakan hukum. Kepastian hukum, menurut pasangan Prabowo-Gibran merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bagian birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem satu info terpadu. Digitalisasi dengan satu info terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan pekerjaan para birokrat.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritasnya. Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan beragam aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan untung nan diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan finansial negara. Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada faedah ekonomi nan merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.
5. Pemberantasan kemiskinan
Pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintahan ke depan. Prabowo-Gibran menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen nan bakal dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama masa kerja. Sementara itu, pemerintahan ke depan juga menargetkan menurunkan nomor kemiskinan relatif hingga di bawah 6 persen pada akhir 2029.
Berikutnya: 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
English (US) · 
Indonesian (ID) ·