Bey Sebut Jabar Siap Uji Coba Makan Siang Gratis, Tunggu Arahan Pusat

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemprov Jawa Barat (Jabar) mengaku siap melakukan uji coba program makan siang cuma-cuma presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun uji coba tersebut bakal dilakukan setelah ada pengarahan dari pemerintah pusat saat ini nan tetap dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Tentunya ini (program makan siang gratis) periode (pemerintahan) nan bakal datang dan sudah mulai direncanakan. Kita menunggu pengarahan dari pemerintah pusat saja," ucap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Sate, Bandung, Senin (6/5).

Bey mengatakan Pemprov Jabar siap dan bakal mendukung penerapan program makan siang cuma-cuma tersebut. Namun, pihaknya tetap bakal menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk soal sosialisasi kepada masyarakat.

"Tentu kita mendukung, kelak sosialisasinya menyesuaikan pengarahan dari pusat seperti apa. Jangan sampai kita jalan dulu rupanya arahannya berbeda," kata dia nan sebelumnya juga dikenal sebagai Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Mensesneg tersebut.

"Ujicoba kita menunggu pengarahan dari pusat seperti apa kelak kami koordinasikan lantaran ini program pemerintahan 2024-2029," imbuh Bey.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bakal mengkaji program makan siang gratis. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan program Asta Cita besutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dimasukkan ke RKP 2025. Dalam perihal ini, termasuk program makan siang gratis

"Kenapa (Asa Cita masuk RKP)? Karena memang beliau nan bakal melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas konstitusional, untuk melakukan pembangunan pada tahun nan bakal datang," kata Suharso usai Musrenbangnas 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

Untuk program makan siang gratis, Suharso menjelaskan, pelaksanaannya bakal dilakukan dengan mempertimbangkan sistem RKP berasas undang-undang. Nantinya pembahasannya meliputi sasaran penerima makan siang cuma-cuma hingga nilai gizi.

"Untuk makan siang nan kami kaji pertama siapa targetnya. Kita merasionalkan nan paling teknokratis. Siapa nan paling layak dapat itu, kemudian frekuensinya berapa kali, dua kali? Tiga kali? Kemudian standar gizi berapa kalori nan diberikan apakah 40 persen? 50 persen?," ujarnya.

Di samping itu, dia mengingatkan agar program tersebut bisa mengutamakan penggunaan dari pangan-pangan lokal Indonesia. Dengan begitu, daerah-daerah bisa lebih berkekuatan melalui program tersebut.

"Jangan sampai beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain, tetapi di tempat itu sendiri agar bisa menumbuhkembangkan daerah," imbuhnya.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(tim/kid)

[Gambas:Video CNN]