BI Salurkan Insentif Likuiditas Rp 255,8 Triliun untuk Sektor Prioritas

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif likuiditas sebesar Rp 255,8 triliun hingga Juni 2024 untuk mendorong penyaluran angsuran ke sektor-sektor prioritas. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, langkah ini adalah upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan melalui pembiayaan sektor-sektor nan dianggap strategis bagi perekonomian nasional.

Perry merinci insentif likuiditas tersebut disalurkan kepada bank-bank nan menyalurkan angsuran ke sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, pertanian, pariwisata, perumahan, UMKM, serta sektor-sektor hijau. “Kami telah memberikan insentif likuiditas sebesar Rp255,8 triliun hingga Juni 2024,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemsn, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Dari total insentif tersebut, bank-bank BUMN menerima porsi terbesar sebesar Rp117,1 triliun, disusul oleh bank umum swasta nasional nan menerima Rp109,2 triliun, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp24,5 triliun. Perry mengimbuhkan, bank-bank asing hanya menerima porsi mini dari insentif ini lantaran penyaluran angsuran mereka ke sektor-sektor prioritas relatif terbatas.

Kebijakan insentif likuiditas ini, kata Perry, merupakan bagian dari koordinasi erat antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Itu adalah koordinasi di KSSK, di mana (Bank) BUMN tadi memberikan insentif untuk mendorong sektor (prioritas)," ujar Perry.

Perry memaparkan pertumbuhan angsuran secara keseluruhan hingga Juni 2024 telah mencapai 12,4 persen, dengan rincian pertumbuhan angsuran modal kerja sebesar 15,2 persen, angsuran investasi 11,6 persen, dan angsuran konsumsi 10,98 persen. Menurut dia, pertumbuhan angsuran pada tahun ini diperkirakan bakal mencapai pemisah atas dari kisaran proyeksi awal, ialah 12 persen.

Iklan

Namun, mantan Direktur Eksekutif pada Dana Moneter Internasional (IMF) ini juga mengakui bahwa sebagian besar angsuran nan disalurkan oleh perbankan tetap terfokus pada sektor-sektor padat modal seperti industri, jasa bumi usaha, pengangkutan, pertambangan, serta listrik, gas, dan air. Sektor-sektor padat karya seperti jasa sosial, konstruksi, dan perdagangan tetap menerima porsi angsuran nan lebih rendah.

Di samping itu, Perry melaporkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan juga meningkat sebesar 7,72 persen dengan rasio perangkat likuid terhadap DPK mencapai 25,5 persen. "Likuiditas perbankan nan kami terus jaga, termasuk melalui insentif likuditas tadi," katanya.

Sementara itu, suku kembang dasar angsuran tetap berada di level rendah, ialah 6,5 persen, nan menurut Perry didukung oleh stabilitas likuiditas di perbankan. Perry menegaskan suku kembang simpanan (DPK) juga tidak mengalami banyak perubahan, selain pada beberapa bank mini nan mengalami kekurangan dana.

Pilihan editor: Punya Harta Rp 104 Miliar, Berapa Gaji Cagub Jakarta Pramono Anung sebagai Seskab?