BI: Tren Konsumsi Produk Halal RI Tempati Posisi Kedua Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono menyebut Indonesia tetap menjadi pasar dunia untuk produk halal, dengan nilai impor produk legal nan lebih besar daripada nilai ekspor.

Doni dalam aktivitas Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2024 di Batam, Senin mengatakan ekspor produk legal justru dilakukan oleh negara-negara seperti India, Amerika Serikat, dan Korea.

Ia menjelaskan berasas info dari State of the Global Islamic Economy (SGIE), Indonesia berada di ranking ketiga dalam parameter ekonomi syariah global. "Perputaran produk legal mencapai 1,4 triliun dolar AS, dan Indonesia menempati posisi kedua tren konsumsi produk industri halal," kata Doni di Batam, Senin, 27 Mei 2024.

Dengan begitu dia menekankan pentingnya kerjasama untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Selain itu, Doni mengatakan ketergantungan pada finansial syariah nan tetap terbatas pada perbankan syariah, sehingga diperlukan kesiapan masyarakat dalam menggunakan jasa finansial syariah agar perbankan syariah dapat berfaedah optimal.

"Oleh lantaran itu, saya menghargai sekali pak gubernur ada koperasi pondok pesantren nan bisa mendorong ekonomi syariah bakal tumbuh," kata Doni.

Iklan

Ia menilai penguatan ekosistem terhadap produk legal di Indonesia juga menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan ekonomi syariah.

Sebelumnya, BI Provinsi Kepulauan Riau melibatkan sekitar 112 UMKM unggulan dalam FESyar Regional Sumatera 2024 nan dilaksanakan di Batam, mulai 27 Mei hingga 2 Juni 2024.

Kepala BI Kepri Suryono di Batam, Senin mengatakan 112 UMKM unggulan tersebut merupakan UMKM bimbingan dari 13 instansi perwakilan BI di regional Sumatera. "Ada 112 UMKM unggulan nan datang dalam aktivitas ini, dari 13 instansi perwakilan nan ada di Sumatera," ujar dia.

Ia menyampaikan tema FESyar Sumatera 2024 adalah sinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi syariah Sumatera.

Pilihan Editor: Sertifikasi Halal UMK Diundur 2026, LPPOM Minta Sektor Hulu Diprioritaskan