Boyamin: Sertifikat Laut Tangerang Diteken 2 Menteri ATR/BPN 2022-2023

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengacara Boyamin Saiman menyatakan ratusan sertifikat tanah di area pagar laut Tangerang dikeluarkan oleh dua Menteri ATR/BPN pada 2022 dan 2023.

Boyamin tidak menjelaskan lebih jauh ihwal siapa sosok kedua Menteri nan dimaksud tersebut. Ia hanya memastikan ratusan sertifikat itu tidak dikeluarkan pada era Nusron Wahid.

"Bentuknya Surat Keputusan nan mendasari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) itu adalah level menteri," ujar Boyamin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1).

Boyamin menyebut Surat Keputusan Menteri ATR/BPN nan menjadi dasar publikasi sertifikat itu turut disertakan dalam laporan dugaan korupsi ke KPK. Kendati demikian, dia memastikan kedua menteri itu tidak termasuk sebagai pihak nan dilaporkan ke KPK.

Mereka nan dilaporkan, kata dia, para petugas pencatatan arsip tanah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Itu (Surat Keputusan Menteri) saya sebut juga dalam surat (laporan) saya. Ada dua menteri, nan jelas bukan Pak Nusron Wahid," jelasnya.

"Jadi nan menteri awal itu menandatangani sekitar 90 persen dari 263 (sertifikat), nan 10 persen itu menteri setelahnya," imbuhnya.

Meski Surat Keputusan Menteri menjadi dasar publikasi sertifikat pada 2022 dan 2023, Boyamin menegaskan, bukan tidak mungkin proses pengajuannya sudah berjalan sejak lama

"Bisa saja proses sebelumnya ada juga. Proses awal, misalnya pengajuan dulu di tahun 2021 misalnya, bisa saja," tuturnya.

Menteri ATR/BPN periode 2022-2024 Hadi Tjahjanto sebelumnya telah menegaskan dirinya tidak tak tahu menahu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut, Tangerang Banten, terbit di eranya pada 2023.

Hadi justru baru mengetahui SHM dan HGB di laut Tangerang terbit di eranya belakangan setelah isunya ramai di media.

"Saya baru mengetahui buletin ini dan mengikuti perkembangannya melalui media," ujar Hadi lewat pesan singkat kepada CNN Indonesia, Rabu (22/1).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum lama ini telah membatalkan SHGB dan SHM atas pagar misterius di laut Tangerang.

Berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area 266 SHGB dan SHM nan berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi private property. Oleh karenanya, wilayah itu tidak bisa disertifikasi.

Mengingat ratusan sertifikat tersebut rata-rata terbitnya pada tahun 2022-2023 namalain kurang dari lima tahun, SHGB dan SHM pagar laut Tangerang bisa otomatis dicabut namalain batal demi hukum.

Kementerian ATR/BPN mencatat ada 263 bagian SHGB di atas pagar laut Tangerang nan terdiri dari 234 bagian SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bagian SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bagian atas nama perseorangan. Selain itu, ada 17 bagian lainnya nan dilengkapi SHM.

Boyamin pun resmi melaporkan dugaan korupsi mengenai publikasi ratusan sertifikat di area pagar laut Tangerang ke KPK, tadi siang, Kamis (23/1).

Boyamin mengatakan pengaduan itu dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri Nusron yang menyebut publikasi ratusan SHM dan HGB di wilayah itu abnormal formil dan materiil.

"Jadi ada dugaan pemalsuan pada buku, catatan alias info Girik, Leter C/D alias Warkah pada instansi Desa, Kecamatan alias BPN menyangkut arsip dan info tanah itu," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

(tfq/gil)

[Gambas:Video CNN]