BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta -Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyanggah biaya tanggungjawab iuran Tapera bakal dipakai untuk biayai proyek pemerintah. Heru mengatakan penempatan biaya dalam Surat Berharga Negara (SBN) lantaran instrumen tersebut dinilai lebih kondusif dan menguntungkan. “Kami tidak berpikir ke sana, penggunaan SBN (Surat Berharga Negara) sebagai instrumen terbesar lantaran Undang-undangnya mengatur itu,” ujar Heru di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin 10 Juni 2024.

Dana Tapera menurut Heru bakal diletakkan di sejumlah instrumen SBN seperti obligasi negara, obligasi daerah, deposito, serta obligasi sektor perumahan dan area perumahan. Hal itu dilakukan lantaran menurut dia, BP Tapera mempunyai tanggung jawab menjaga biaya simpanan peserta. “Tujuannya lebih kepada keamanan peserta dan untung nan optimal,” ujarnya.

Sebelumnya publikasi kajian kebijakan berjudul ‘Tapera untuk Siapa?’ nan diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Juni 2024, memaparkan ada indikasi biaya Tapera juga bakal digunakan untuk pembiayaan program melalui APBN.

Menurut Celios, pemerintah selaku pengelola APBN memang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan biaya Tapera untuk pembelian SBN di mana proporsinya mencapai 45 persen. “SBN merupakan instrumen investasi nan diterbitkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi pembiayaan APBN,” demikian ditulis dalam laporan tersebut.

Merujuk pada rencana Tapera, seluruh pegawai, baik PNS dan swasta, serta pekerja berdikari nan mendapatkan penghasilan sebesar bayaran minimum wajib menjadi peserta Tapera. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1. Artinya, biaya nan dapat dikelola oleh Tapera jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya nan dikelola sebelumnya alias Taperum.

Iklan

Pemerintah disebut tengah mendorong pembelian SBN di pasar keuangan. Berbagai lembaga pengelolaan investasi plat merah diminta untuk lebih banyak menanamkan porsi investasi di SBN, termasuk Tapera.

Analis Celios memaparkan ada potensi legit dari pengumpulan biaya nan berasal dari masyarakat. Dana untuk SBN bisa mencapai Rp 61 triliun. Dengan sasaran biaya dari publikasi SBN pada 2024 sebesar Rp 160 triliun, maka 37 persen bisa dipenuhi hanya dari BP Tapera.

Pilihan editor: Apindo DKI Rinci Persentase Pungutan nan Ditanggung Perusahaan, Belum Termasuk Iuran Tapera