BP Tapera Sebut Iuran Perumahan untuk Mengatasi Masalah 29,6 Juta Rumah Tak Layak Huni

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan patokan baru tanggungjawab iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Komisioner Badan Pengelola alias BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan penetapan izin bermaksud untuk mengatasi backlog alias belum terpenuhinya unit perumahan bagi masyarakat. 

Selain mengatasi backlog kepemilikan rumah, Heru mengatakan tujuan tanggungjawab iuran Tapera juga untuk mengatasi masalah rumah layak huni. "Masih ada 29,6 juta rumah tidak layak huni, jadi bukan hanya menyelesaikan masalah backlog kepemilikan saja," ujarnya di Kantor Tapera, Senin, 10 Huni 2024.

Heru mengatalan solusi untuk mengatasi masalah tersebut selain dengan angsuran pemilikan rumah alias KPR nantinya juga bisa lewat kredit pembaharuan rumah. 

Ditemui di letak nan sama, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kususma mengatakan tujuan utama iuran Tapera memang mengatasi kebutuhan perumahan, kepemilikan, dan pembaharuan rumah. Diharapkan nantinya pemenuhan kebutuhan rumah dapat dilakukan tanpa membebani anggaran pendapatan dan shopping negara alias APBN. 

Iklan

"Beri kesempatan sistem tabungan ini melangkah agar para MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) bisa mempunyai rumah ke depan," ujarnya.

Pemerintah membikin ketentuan baru tentang iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Aturan baru tersebut mewajibkan potongan tambahan beban bagi pekerja sebesar 2,5 persen dan pemberi kerja 0,5 persen dari gaji.

Pilihan Editor: 100 Pinjol Legal Terbaru Juni 2024 nan Terdaftar di OJK