BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Berturut-turut

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah nan kedelapan kalinya sejak diberikan pertama kali pada 2016. Penyerahan opini WTP diterima langsung Presiden Jokowi alias Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan finansial merujuk pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan APBN, dan merupakan capaian membanggakan nan tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan finansial negara," kata Isma.

Isma meyakini dengan pemeriksaan nan menyeluruh dan teliti bakal berakibat pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, perihal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Iklan

Pada kesempatan nan sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah tanggungjawab pemerintah untuk mengelola finansial negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan tanggungjawab kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

Jokowi menekankan APBN merupakan duit rakyat nan dikelola dengan baik. Dia menekankan pentingnya setiap kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah wilayah untuk mengevaluasi keahlian pengelolaan anggaran berasas penilai BPK. "Jadi sekali lagi, tanggungjawab menggunakan APBN dan APBD secara baik. Juga tanggungjawab mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ujar jejak Walikota Solo itu.

Pilihan editor: Prabowo Klaim Bakal Jaga Uang Rakyat: Setiap Rupiah Kita Amankan