3 minggu yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. alias BRI Sunarso mengatakan institusinya bakal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam memutihkan utang petani dan nelayan. Dia menyebut BRI selama ini telah menunggu program ini berjalan, tapi belum bisa dieksekusi lantaran bisa masuk kategori kerugian negara.
“Kebijakan tentang bank boleh menghapus tagih sudah ditunggu-tunggu. Kenapa selama ini tidak berani melakukan itu lantaran tetap ada beragam patokan nan mengkategorikan kerugian negara,” kata Sunaro dalam konvensi pers laporan keahlian finansial BRI di triwulan III-2024 pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Selain petani dan nelayan, Sunarso mengatakan pada Himbara juga menunggu program untuk para pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, BRI tetap menunggu kriteria dari calon penerima program ini agar tak menimbulkan moral hazard.
“Sekarang nan paling krusial penetapan tentang kriterianya seperti apa nan bisa dihapus agar tidak menimbulkan moral hazard,” kata dia.
Karena itu, Sunarso mengatakan BRI juga telah mengalkulasi keahlian finansial untuk menjalankan program ini dengan memasukkan perencanaan di tahun depan. Dia menyebut pemutihan ini juga bagian dari pemerintah memberi akses pembiayaan bagi para nelayan, petani, dan umkm.
“Punya akses pembiayaan, bisa berupaya lagi, itu nan paling penting. Jangan sampai terjadi moral hazard, dilakukan oleh niat tidak baik,” kata dia.
Kabar rencana publikasi Peraturan Presiden untuk pemutihan utang jutaan petani disebut oleh Hasyim Djojohadikusumo pada Dialog Ekonomi Kadin berbareng Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Adik dari Prabowo itu berbicara Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Berdasarkan temuannya, Hashim mengatakan, jutaan petani dan nelayan tetap terbebani utang-utang lama akibat krisis moneter nan pernah terjadi di Indonesia. Ia menyebut, ada sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan nan mempunyai utang.
Iklan
Ade menambahkan, pihak perbankan tentunya telah mempunyai sistem terperinci untuk mengetahui keahlian bayar nasabah. Selain itu, menurutnya recovery rate pengguna nan mengalami persoalan angsuran di masa lampau ini sudah sangat kecil.
“Jadi sudah nggak bisa kita apa-apain,” katanya. Sehingga, dia menilai rencana itu jadi potensi untuk menjaring konsumen potensial baru bagi perbankan.
Pada forum nan sama, SEVP Digital Business Bank Tabungan Negara (BTN), Thomas Wahyudi, mengatakan bahwa pihaknya memandang ini sebagai rencana baik. Terutama, untuk keberlangsungan ekonomi sebagian kalangan masyarakat.
“Ini membuka kesempatan baru bagi perbankan untuk tap market,” kata Thomas.
Oyuk Ivani Siagian berkontribusi pada penulisan tulisan ini.
Pilihan Editor: Prabowo Ingin Hapus Utang Petani di Bank, Mentan Amran: Kita Diskusikan Dulu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·