BSSN Akui Belum Temukan Pelaku Peretasan PDN

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui belum mengetahui pihak alias pelaku peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) nan tengah ramai baru-baru ini.

"Tentu untuk pelaku ini belum bisa, pak," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Kamis (27/6).

Hinsa mengaku pihaknya baru menemukan sejumlah indikasi. Menurut dia, indikasi-indikasi tersebut akan diolah untuk menemukan pelaku peretasan.

"Kita baru menemukan indikasi-indikasi, nan kelak dari indikasi ini bakal kita olah untuk menemukan si pelaku," kata Hinsa.

Dia menambahkan BSSN saat ini telah menerima tawaran dari 19 negara untuk menemukan pelaku. Negara-negara tersebut selama ini merupakan negara nan bekerja sama dengan Indonesia terkait keamanan siber.

"Mereka menawarkan juga, dan tentunya lantaran ini tetap dalam proses forensik ini, kita tunggu dulu, nan hasil dari tim kita ini, baru kelak bisa kita koordinasikan gimana bentuknya kerja sama," kata Hinsa.

Sementara itu personil Komisi I DPR, Sukamta mengusulkan pembentukan satgas nasional hingga panitia unik (pansus) buntut peretasan PDN.

"Supaya ringkas, tidak perlu 30 pertanyaan saya ungkap semua. Saya usul satu saja Pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional," kata Sukamta dalam rapat.

Satgas tersebut, kata dia, nantinya tidak boleh hanya diisi unsur pemerintah, dalam perihal ini Kominfo dan BSSN. Namun melibatkan unsur ahli seperti ahli, akademisi, dan profesional.

Jika perlu, kata Sukamta, untuk mengakhiri periode DPR 2024, dibentuk Pansus. Menurut dia, DPR tetap mempunyai waktu hingga peralihan ke periode baru pada Oktober mendatang.

"Kalau perlu kelak Komisi I sebagai say good bye, dari periode ini tetap ada beberapa bulan lagi, kita buat pansus," katanya.

Sukamta menambahkan kasus peretasan PDN merupakan masalah serius. Sebab, perihal itu berangkaian dengan keamanan nasional. Sukamta mempertanyakan jika pemerintah justru hanya tak bersuara saja dan tak menganggap kasus ini sebagai masalah serius.

"Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan info ini, berfaedah ada nan sakit dengan penyelenggara negara," katanya

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]