TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN menyatakan sudah mempersiapkan sejumlah sistem untuk memonitor akibat penyelenggaraan program tiga juta rumah per tahun. Program tersebut rencananya bakal melangkah di pemerintahan Prabowo Subianto. Mekanisme nan disiapkan BTN bermaksud mencegah tingkat Non Performing Loan (NPL) alias angsuran macet nan tinggi.
Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, mengatakan BTN mempunyai sistem internal nan kuat untuk memonitor akibat angsuran untuk mencegah NPL. Baik untuk program angsuran perumahan rakyat (KPR) subsidi maupun non subsidi. “Kami selalu menjaga agar debitur saat ini kolektibilitasnya lancar untuk tetap di status tersebut dan tidak turun ke kolektibilitas nan lebih rendah,” kata Ramon saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024 lalu.
Selain itu, untuk konteks KPR subsidi, dengan adanya agunan dari pemerintah maka akibat itu angsuran macet dapat dicegah. Menurutnya, selama ini NPL di KPR subsidi tetap berada di level rendah dan terkelola dengan baik.
Ramon juga mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk menyokong kredit, selain berasal dari APBN juga berasal dari beragam sistem pendanaan luar dan dalam negeri. Menurutnya, sekuritisasi aset merupakan salah satu metode untuk mendapatkan biaya jangka panjang dan dapat ditawarkan ke penanammodal luar negeri. “Selain itu, pemerintahan baru rencananya bakal menggulirkan biaya investasi, namun hingga belum ada info lebih lanjut,” kata dia.
Pemerintahan Prabowo Subiyanto mematok sasaran membangun 3 juta kediaman setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun ada 15 juta rumah nan dibangun. "Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar, Hashim Djojohadikusumo, di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Iklan
Hashim mengatakan, program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. BTN merupakan mitra perbankan nan telah berbincang dengan Satgas Perumahan.
Ramon mengatakan saat ini, sebagai pemain dengan pangsa 80 persen pasar KPR di Indonesia, BTN berkomitmen mendukung program tersebut. Menurutnya BTN memimiliki pengalaman membantu program satu juta rumah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan siap meningkatkan kapabilitas pada pemerintahan Prabowo Subianto.
Pilihan editor: Prabowo Pecah PUPR, Bentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman