TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan mau membangun koperasi di daerah-daerah tujuan transmigrasi. Alasannya, kondisi ekonomi di area transmigrasi nan relatif tertinggal dan susah berkembang.
Budi Arie mengatakan, pendirian koperasi merupakan salah satu opsi paling tepat untuk mengembangkan area transmigrasi. Dengan langkah ini, masyarakat dapat lebih berdikari dan berkekuatan secara ekonomi. Program-program pengembangan kapabilitas masyarakat juga diklaim semakin mudah.
"Ketika kelak sudah berbadan upaya koperasi, kami di Kementerian Koperasi memungkinkan untuk berkolaborasi. Koperasi pemasaran di daerah-daerah transmigrasi itu saya rasa perlu," ucap Ketua Umum Projo itu dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 25 November 2024.
Dengan adanya koperasi, Budi Arie mengatakan para transmigran bakal memperoleh kemudahan mengakses pembiayaan modal kerja koperasi. Ia menyatakan siap memberikan support pembiayaan kepada koperasi di area transmigrasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.
"Kami ada LPDB kelak kita bisa support juga untuk pembiayaan, termasuk angsuran upaya tani. Saya rasa jika transmigran lebih jelas orangnya, tanahnya juga jelas dan offtakernya jelas," ujar kata eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu.
Di daerah-daerah transmigrasi, Budi Arie mengatakan kebanyakan masyarakat bermata pencaharian petani. Kondisi ini, kata dia, sinkron dengan rencana pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Koperasi bakal membantu penyaluran pupuk bersubsidi nan saat ini tak lagi melalui pemasok alias dealer, tapi langsung ke penerima faedah seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
"Kalau kita bisa bantu (penyaluran), itu kan sudah lumayan sekali membantu teman-teman di transmigran terutama di Indonesia Timur untuk pupuknya. Untuk pemasaran kelak kita pikirkan gimana strateginya," kata lulusan Universitas Indonesia itu.
Keberadaan koperasi di area transmigrasi juga dinilai Budi Arie bakal membantu para petani untuk lebih memudahkan pemasaran produknya. Koperasi dapat menjadi offtaker dari komoditas unggulan di setiap wilayah transmigrasi.
Politikus nan pernah menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara untuk merealisasikan rencana pendirian koperasi di area transmigrasi.
Berdasarkan info Kementerian Transmigrasi, saat ini jumlah transmigran di seluruh Indonesia mencapai sekitar 9,1 juta jiwa. Rinciannya, ada 2,1 juta kepala family dan tersebar di 153 area transmigran. Dengan jumlah itu, rata-rata kepemilikan lahan oleh satu family transmigran sekitar 2 hektar. Lahan ini disebut dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian.