Bulog akan jadi Badan di Bawah Prabowo, Mentan Amran: Kami Fokus Produksi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto mengubah Perusahaan Umum (Perum) Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan otonom di bawah presiden. Ia menyebut posisi Kementerian Pertanian (Kementan) bakal berfokus pada produksi.

"Kementerian Petanian konsentrasi pada produksi. Bagaimana kita konsentrasi pada produksi Nanti agar kita bisa capai swasembada secepatnya," ucap Amran kepada wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat, 15 November 2024.

Posisi Kementan, menurutnya tetap bersenggolan dengan Bulog dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Amran mengatakan, Bulog menjadi offtaker dari produksi beras dalam negeri. Sedangkan Pupuk Indonesia memastikan kesiapan pupuk nan cukup di kalangan petani. "Yang terpenting sekarang kami konsentrasi pada produksi, lantaran kita tahu suasana tidak bersahabat," kata Amran.

Amran sebelumnya mengkritik sistem pertanian di Indonesia keliru lantaran melangkah tanpa satu komando. Hingga saat ini, Kementan tak menjadi penentu seluruh produksi dari hulu hingga hilir. Padahal kementeriannya, menurut Amran, bekerja meningkatkan produksi dalam negeri.

Namun lantaran sejumlah urusan pertanian dikelola BUMN, dia mengatakan instansinya tak bisa mengintervensi. Ia mencontohkan, Kementan tak bisa mengintervensi Bulog sebagai offtaker produksi dalam negeri. Karena itu, Amran mengusulkan adanya satu komando pertanian dari hulu hingga hilir. "Sehingga ke depan ada pemikiran, ini satu komando. Menteri Pertanian bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, menterinya diganti lantaran satu komando dari hulu ke hilir," ucap Amran dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 November 2024.

Selama ini, di bagian hulu, BUMN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatur urusan memastikan kesiapan bibit unggul. BUMN juga mengatur urusan pupuk dan padi gogo. Sedangkan soal irigasi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (Pupera) nan menangani. Lalu, pemerintah wilayah dan kadistan menangani urusan penyuluh. Sedangkan di hilir, menjadi porsi Perum Bulog dan BUMN pangan untuk mengelola penyimpanan alias persediaan pangan. PT Perkebunan Nusantara (Persero) mendapat porsi mengurusi biodiesel B50.

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.