Bulog Prioritaskan Serapan Beras Lokal, Impor Tetap Jalan Bertahap

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah aktivitas impor dilakukan salah BUMN bagian pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional nan ada," kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) nan kudu dibayarkan, nan biasanya tidak lebih dari 3 persen dibandingkan dengan nilai produk nan diimpor. "Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah akibat logis dari sistem ekspor impor," ujar Bayu. Ia menyebut sasaran penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan memandang neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan bahwa adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan aspek produksi lainnya seringkali menghalang pencapaian sasaran produksi pangan.

"Oleh lantaran itu dibutuhkan sumber penyediaan lain sebagai solusi untuk menjaga stabilitas nilai dan kesiapan beras di pasar," ujar Bustanul.

Menurut Bustanul, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan masyarakat nan pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat. "Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan nan dapat memicu kenaikan nilai secara drastis," tutur Bustanul.

Sementara itu, Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo mengatakan bahwa jika membahas demurrage maka juga kudu dibahas soal despatch, ialah bingkisan nan diberikan lantaran bongkar peralatan terjadi lebih cepat.

"Tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat karenanya," kata Tito.

Menurut dia, alur impor beras nan bertindak di Indonesia saat ini, pertama penentuan kebutuhan impor dilakukan melalui koordinasi antara beragam lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Iklan

Analisis kebutuhan dilakukan berasas info produksi dalam negeri, stok beras nan ada, serta proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Kedua, mengenai izin dan perizinan, dimana proses impor beras diatur oleh beragam izin nan dikeluarkan oleh pemerintah. Perum Bulog sebagai badan upaya milik negara nan bertanggung jawab dalam stabilisasi nilai dan kesiapan pangan, ditugaskan untuk melaksanakan impor beras. "Perizinan impor melibatkan Kementerian Perdagangan nan mengeluarkan izin berasas rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan lembaga mengenai lainnya," jelasnya.

Ketiga, proses pengadaan dan pengiriman. Dimana, setelah mendapatkan izin, proses pengadaan beras dilakukan melalui tender internasional alias negosiasi langsung dengan negara produsen. "Beras nan diimpor biasanya berasal dari negara-negara produsen utama seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan India," ujarnya.

Proses pengiriman beras dilakukan dengan memastikan kualitas dan standar keamanan pangan. Namun, lanjut Tito, sejak pandemi COVID-19, beberapa negara pengekspor beras seperti India, tidak mengizinkan lagi ekspor beras dengan argumen utama untuk ketahanan pangan negaranya sendiri.

Keempat, pengedaran dan penyaluran. Beras nan telah diimpor kemudian didistribusikan melalui jaringan pengedaran Perum Bulog nan mencakup pasar tradisional, modern retail, e-marketplace, maupun nan didukung oleh Perum BULOG sendiri, seperti BOSS Food dan Rumah Pangan Kita (RPK). "Hal ini bermaksud untuk memastikan beras tersedia dengan nilai nan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap Tito.

Kelima, pengawasan dan kontrol dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas. "Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan lembaga mengenai lainnya, termasuk Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan kontrol dan inspeksi rutin," jelas Tito.

Tito menambahkan, impor beras merupakan langkah strategis nan diambil oleh pemerintah untuk memastikan kesiapan dan stabilitas nilai beras di Indonesia.

Pilihan editor: Diadukan ke KPK, Bulog Sebut jadi Korban Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam