Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran Tolak Tapera yang Bebani Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan tengah menyiapkan tindakan massa besar-besaran menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Presiden KSPI, Said Iqbal menilai pemberlakuan Tapera oleh pemerintahan Joko Widodo saat ini tidak tepat lantaran hanya bakal membebani pekerja dan rakyat.

"Partai Buruh dan KSPI sedang mempersiapkan tindakan besar-besaran untuk menolak Tapera, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan nan kesemuanya membebani rakyat," kata Iqbal dalam keterangannya, Selasa (29/5).

KSPI mengungkap sejumlah argumen Tapera saat ini belum tepat untuk diberlakukan. Pertama, Tapera belum dapat memastikan setiap pesertanya bakal mendapat rumah layak. Terutama dengan melakukan hitung-hitungan iuran nan dibayarkan setiap bulannya.

Secara matematis, kata Iqbal, iuran Tapera sebesar 3 persen nan dibebankan kepada pengusaha 0,5 persen dan dibayar pekerja 2,5 persen, tidak bakal mencukupi pekerja untuk membeli rumah di usia pensiun alias saat dia kena PHK.

Saat ini, lanjutnya, bayaran rata-rata pekerja Indonesia adalah Rp3,5 juta per bulan. Bila dipotong 3 persen, per bulan, iurannya hanya sekitar Rp105 ribu per bulan alias Rp1.260.000 per tahun.

"Karena Tapera adalah Tabungan sosial, maka dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, duit nan terkumpul adalah Rp12.600.000 hingga Rp25.200.000," katanya.

"Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada nilai rumah nan seharga Rp12,6 juta alias Rp25,2 juta dalam 20 tahun ke depan?" Imbuh Iqbal.

Dia lantaran itu menganggap iming-iming rumah dengan iuran 3 persen setiap bulan dari penghasilan pekerja merupakan suatu perihal nan mustahil. Dia menilai iuran tersebut hanya bakal membebani buruh.

Alasan kedua, iming-iming kepemilikan rumah lewat program Tapera saat ini hanya dibebankan kepada buruh. Sedangkan, pemerintah terlihat lepas tangan. Padahal, beban itu mestinya juga menjadi tanggung jawab pemerintah seperti tertuang dalam UUD 1945.

"Dalam program Tapera, pemerintah tidak bayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh. Hal ini tidak setara lantaran kesiapan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi kewenangan rakyat," katanya.

Alasan ketiga, Iqbal menilai program Tapera terkesan dipaksakan hanya untuk mengumpulkan biaya masyarakat khususnya dari buruh, PNS, TNI/Polri, dan masyarakat umum. Dia cemas iuran itu justru menjadi ladang basah prilaku korup oknum tertentu seperti ASABRI dan Taspen.

"Jangan sampai korupsi baru merajalela di Tapera sebagaimana terjadi di ASABRI dan TASPEN. Dengan demikian, Tapera kurang tepat dijalankan sebalum ada pengawasan nan sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam biaya program Tapera," kata Iqbal.

(thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]