Cak Imin Kritik BPIP dan Minta UU Omnibus Law Dicek Ulang

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin kembali melontarkan kritik terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran belum dikelola secara cerdas.

"Kita punya apa namanya itu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," kata Cak Imin di Forum Mukernas PKB di JCC, Jakarta, Selasa (23/7).

Melihat perihal ini, Cak Imin lantas meminta seluruh kader PKB ikut membesarkan pendapat dan kelembagaan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Sebab, dia mencontohkan kondisi perekonomian Indonesia sekarang jauh dari nilai kerakyatan nan terkandung dalam Pancasila.

"Orang bisa bicara ngomong ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem nan terbangun adalah sistem nan disebut sebagai liberal kapitalisme," ujarnya.

Cek ulang UU Omnibus Law

Di sisi lain, Cak Imin meminta produk Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dicek ulang. Ia mempertanyakan apakah produk undang-undang itu sudah sesuai alias tidak dengan Pancasila.

"Seluruh undang-undang terbaru nan ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah nan disebut komitmen dan keistikamahan kita di dalam menjaga pilar," kata dia.

Bukan kali ini saja Cak Imin mengkritik BPIP. Ia sempat meminta agar Ketua BPIP Yudian Wahyudi diganti ketika datang dalam peringatan puncak Hari Lahir PMII ke-62 di Museum Nasional, Jakarta, pada medio April 2022.

Menurut dia, banyak penolakan terhadap Yudian, sehingga kerja BPIP tidak efektif.

"Terus terang Ketua BPIP sekarang sahabat saya, Pak Yudian begitu setelah dilantik sudah salah ngomong, sehingga banyak penolakan di kanan dan kiri. Oleh lantaran itu, jika tidak efektif ya diganti saja, agar lebih efektif," kata Cak Imin kala itu.

(rzr/pmg)

[Gambas:Video CNN]